Dana Desa Anjlok, Eko Suwanto Usul Kenaikan Danais Kelurahan-Kalurahan

Pemangkasan Dana Desa Capai 74%, Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto Dorong Kenaikan Danais untuk Kalurahan & Kelurahan

JOGJA—Pemangkasan Dana Desa DIY pada 2026 mencapai sekitar 74% dibandingkan tahun sebelumnya dan dinilai berpotensi mengganggu pembangunan desa. Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mendorong peningkatan Dana Keistimewaan (Danais) untuk memperkuat pembangunan kalurahan dan kelurahan di DIY.

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mengungkapkan rata-rata penurunan Dana Desa di kabupaten/kota di DIY mencapai sekitar 74% dibandingkan alokasi pada 2025. Data yang dihimpun menunjukkan penurunan terjadi hampir merata di seluruh wilayah, mulai dari Kulon Progo dan Gunungkidul yang turun sekitar 71%, Bantul turun sekitar 78%, hingga Sleman yang berkurang sekitar 75%.

Menurut Eko, penurunan Dana Desa DIY tersebut tergolong ekstrem dan berpotensi memengaruhi pembangunan desa, terutama pada sektor infrastruktur dasar dan pertanian yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan wilayah pedesaan.

“Sejak Dana Desa diberlakukan pada 2014, pembangunan infrastruktur dasar terutama jalan desa mengalami perkembangan signifikan. Penurunan anggaran secara drastis ini dikhawatirkan mengganggu capaian pembangunan yang telah dirintis selama lebih dari satu dekade,” katanya dalam Podcast Desa: Dulu, Sekarang & Masa Depan dengan subtema Menjaga Marwah Kalurahan di Tengah Dinamika Pemangkasan Anggaran Pusat di Kantor Harian Jogja pada Kamis, (5/3/2026).

Berdasarkan catatan yang disampaikan, total pagu Dana Desa DIY pada 2025 mencapai Rp539,54 miliar. Namun pada 2026 anggaran tersebut turun tajam menjadi Rp141,66 miliar atau berkurang sekitar Rp397,88 miliar.

Penurunan alokasi Dana Desa juga terjadi di setiap kabupaten di DIY. Dana Desa Kulon Progo berkurang dari Rp105,23 miliar menjadi Rp30,03 miliar. Kabupaten Bantul turun dari Rp127,39 miliar menjadi Rp27,72 miliar. Kabupaten Sleman berkurang dari Rp125,83 miliar menjadi Rp31,94 miliar. Sementara Kabupaten Gunungkidul menurun dari Rp181,08 miliar menjadi Rp51,96 miliar.

Eko menilai kondisi tersebut mengejutkan banyak pihak karena sebelumnya berbagai kebijakan pembangunan telah diarahkan untuk memperkuat desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan masyarakat.

“Kalau memangkas itu biasanya hanya ranting atau daun. Tetapi yang terjadi sekarang seperti penebangan pohon anggaran. Dampaknya sangat besar bagi desa,” katanya.

Menurutnya, Dana Desa selama ini menjadi stimulus penting bagi pembangunan ekonomi rakyat, peningkatan pelayanan publik, serta pengembangan kebudayaan di tingkat desa. Ketika anggaran berkurang drastis, sejumlah program pelayanan masyarakat di desa juga berpotensi terdampak.

Sebagai langkah menjaga keberlanjutan pembangunan desa, Pemda DIY mengalokasikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp301,3 miliar pada 2026. Anggaran tersebut terdiri atas Rp168,8 miliar untuk kabupaten/kota dan Rp132,5 miliar yang dialokasikan langsung untuk kalurahan serta kelurahan.

“Desa dan kelurahan harus tetap menjadi pusat pembangunan dan penggerak ekonomi rakyat. Anggaran yang ditebang hari ini harus ditanam kembali agar pembangunan di tingkat akar rumput tidak terhenti,” katanya.

Ia juga mendorong pemerintah daerah tetap memprioritaskan anggaran yang langsung menyentuh kebutuhan desa, seperti pembangunan infrastruktur dasar, termasuk jalan usaha tani dan fasilitas pelayanan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sujito menilai kebijakan pengurangan Dana Desa mencerminkan adanya perubahan prioritas pembangunan nasional. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi memperbesar ketimpangan pembangunan apabila tidak disertai kajian dampak yang memadai.

Arie menyebut pengurangan Dana Desa dapat memengaruhi berbagai program penting di desa, mulai dari pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, hingga pembangunan infrastruktur dasar yang selama ini menjadi penggerak ekonomi lokal.

“Kalau pengurangan ini terlalu besar, dampaknya bisa serius bagi desa. Isu kemiskinan, kesehatan, pendidikan hingga pelayanan publik bisa terdampak,” ujarnya.

Ia menilai desa selama ini menjadi simpul penting dalam pembangunan nasional karena merupakan ruang utama kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, berbagai pihak dinilai perlu membangun koalisi untuk memastikan desa tetap menjadi prioritas pembangunan di tengah perubahan kebijakan anggaran nasional. (Advertorial)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News