Advertisement

Dana Desa Terbatas, Pembangunan Kalurahan di DIY Tersendat

Ariq Fajar Hidayat
Minggu, 12 April 2026 - 17:07 WIB
Jumali
Dana Desa Terbatas, Pembangunan Kalurahan di DIY Tersendat Dana Desa. / Ilustrasi Antara

Advertisement

Harianjogja.com, JOGJA—Komisi C DPRD DIY menyoroti tersendatnya pembangunan di tingkat kalurahan akibat keterbatasan dana desa. Temuan ini mencuat seusai kunjungan legislatif ke Kalurahan Katongan, Kapanewon Nglipar, Gunungkidul.

Sejumlah kebutuhan dasar, seperti penerangan jalan umum (PJU) dan perbaikan jalan lingkungan, belum terpenuhi secara optimal. Kondisi ini mencerminkan ketidakseimbangan antara kebutuhan pembangunan dengan kapasitas anggaran yang dimiliki kalurahan.

Advertisement

Anggaran Terbagi, Infrastruktur Terabaikan

Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY, Amir Syarifudin, mengungkapkan bahwa dana desa yang tersedia harus dibagi untuk berbagai program, sehingga alokasi untuk infrastruktur menjadi terbatas.

“Dana desa tidak hanya kecil, tetapi juga terbagi untuk banyak kebutuhan. Akibatnya, program prioritas seperti perbaikan jalan dan penerangan harus ditunda,” ujarnya, Minggu (12/4/2026).

Dorong Skema Alternatif dan CSR

Menurut Amir, kondisi ini membutuhkan solusi kolaboratif. Salah satu opsi yang didorong adalah optimalisasi dukungan dari pihak ketiga melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Kami akan mengoordinasikan berbagai pihak, termasuk mitra Komisi C, agar bisa membantu. Dukungan CSR dapat menjadi solusi menutup kekurangan anggaran,” katanya.

Perlu Intervensi dan Sinergi Lintas Sektor

Selain itu, ia menekankan pentingnya intervensi pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya untuk kebutuhan yang tidak mampu dibiayai dana desa.

“Perlu sinergi lintas sektor agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, meskipun dana desa terbatas,” ucapnya.

Pemerintah Kalurahan Katongan diketahui membutuhkan penambahan titik lampu PJU dan perbaikan jalan lingkungan. Namun, keterbatasan anggaran membuat realisasi program tersebut belum dapat dilakukan secara maksimal.

Kondisi ini menjadi peringatan bagi pemangku kebijakan agar segera merumuskan strategi pendanaan yang lebih adaptif demi menjaga keberlanjutan pembangunan di tingkat kalurahan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Advertisement

Harian Jogja

Berita Lainnya

Advertisement

Harian Jogja

Berita Pilihan

Advertisement

Perundingan Iran-AS Buntu, Pakistan Siap Lanjutkan Mediasi

Perundingan Iran-AS Buntu, Pakistan Siap Lanjutkan Mediasi

News
| Minggu, 12 April 2026, 20:37 WIB

Advertisement

Kanada Negara Paling Ramah 2026, Indonesia Peringkat 33

Kanada Negara Paling Ramah 2026, Indonesia Peringkat 33

Wisata
| Minggu, 12 April 2026, 15:17 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement