Siswi SMP Diduga Dicabuli di UKS, Polisi Masih Selidiki
Polisi menyelidiki dugaan pencabulan siswi SMP di ruang UKS di Kota Jogja. Korban dijadwalkan diperiksa pada Rabu (26/8/2026).
Dana Desa. - Ilustrasi Antara
Harianjogja.com, JOGJA—Komisi C DPRD DIY menyoroti tersendatnya pembangunan di tingkat kalurahan akibat keterbatasan dana desa. Temuan ini mencuat seusai kunjungan legislatif ke Kalurahan Katongan, Kapanewon Nglipar, Gunungkidul.
Sejumlah kebutuhan dasar, seperti penerangan jalan umum (PJU) dan perbaikan jalan lingkungan, belum terpenuhi secara optimal. Kondisi ini mencerminkan ketidakseimbangan antara kebutuhan pembangunan dengan kapasitas anggaran yang dimiliki kalurahan.
Anggaran Terbagi, Infrastruktur Terabaikan
Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY, Amir Syarifudin, mengungkapkan bahwa dana desa yang tersedia harus dibagi untuk berbagai program, sehingga alokasi untuk infrastruktur menjadi terbatas.
“Dana desa tidak hanya kecil, tetapi juga terbagi untuk banyak kebutuhan. Akibatnya, program prioritas seperti perbaikan jalan dan penerangan harus ditunda,” ujarnya, Minggu (12/4/2026).
Dorong Skema Alternatif dan CSR
Menurut Amir, kondisi ini membutuhkan solusi kolaboratif. Salah satu opsi yang didorong adalah optimalisasi dukungan dari pihak ketiga melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Kami akan mengoordinasikan berbagai pihak, termasuk mitra Komisi C, agar bisa membantu. Dukungan CSR dapat menjadi solusi menutup kekurangan anggaran,” katanya.
Perlu Intervensi dan Sinergi Lintas Sektor
Selain itu, ia menekankan pentingnya intervensi pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya untuk kebutuhan yang tidak mampu dibiayai dana desa.
“Perlu sinergi lintas sektor agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, meskipun dana desa terbatas,” ucapnya.
Pemerintah Kalurahan Katongan diketahui membutuhkan penambahan titik lampu PJU dan perbaikan jalan lingkungan. Namun, keterbatasan anggaran membuat realisasi program tersebut belum dapat dilakukan secara maksimal.
Kondisi ini menjadi peringatan bagi pemangku kebijakan agar segera merumuskan strategi pendanaan yang lebih adaptif demi menjaga keberlanjutan pembangunan di tingkat kalurahan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Polisi menyelidiki dugaan pencabulan siswi SMP di ruang UKS di Kota Jogja. Korban dijadwalkan diperiksa pada Rabu (26/8/2026).
Kemlu memantau sekitar 45 WNI di Nepal setelah banjir bandang Nepal-Tibet. Hingga 27 Agustus, belum ada laporan WNI terdampak.
Kebakaran di Aljazair menewaskan 12 orang. Sebanyak 118 dari 182 kebakaran berhasil dipadamkan, sementara api lainnya masih ditangani.
Kasus kebakaran di DIY melonjak saat kemarau 2026. Polda DIY memperketat patroli titik api dan mengimbau warga tidak membuka lahan dengan membakar.
Komisi I DPR RI menyetujui penjualan eks KRI Ki Hajar Dewantara-364 melalui lelang karena sudah melewati masa manfaat teknis dan ekonomis.
DPRD Kota Jogja menyoroti data desil bansos yang dinilai tak tepat sasaran dan meminta pemutakhiran data serta antisipasi bantuan melalui APBD.