Legislatif DIY Soroti Dampak Penurunan Dana Desa

Legislatif DIY Soroti Dampak Penurunan Dana Desa

Legislatif DIY menilai penurunan Dana Desa jadi tantangan serius bagi pembangunan dan pelayanan publik di tingkat kalurahan.

penurunan Dana Desa, Dana Desa DIY, DPRD DIY, pembangunan kalurahan, pelayanan publik desa, APBKal, Koperasi Desa Merah Putih, Pendapatan Asli Desa, ekonomi lokal desa, kebijakan fiskal desa, program pemberdayaan masyarakat, dampak pemotongan anggaran desa, pembangunan desa berkelanjutan, Harian Jogja

Harianjogja.com, JOGJA—Penurunan alokasi Dana Desa dinilai menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan pembangunan dan kualitas pelayanan publik di tingkat kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kondisi ini mendorong perlunya langkah adaptif, inovasi ekonomi lokal, serta penyesuaian kebijakan anggaran agar beban yang dirasakan masyarakat tidak semakin meluas.

Legislatif DPRD DIY menilai penurunan Dana Desa berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah kalurahan, terutama dalam membiayai operasional, pembangunan fisik, hingga program pemberdayaan masyarakat yang selama ini bergantung pada dukungan anggaran tersebut.

Wakil Ketua DPRD DIY, Imam Taufik, mengungkapkan bahwa penurunan Dana Desa di sejumlah kalurahan bahkan mencapai sekitar 75 persen, sehingga berdampak langsung pada kemampuan pemerintah kalurahan dalam menjalankan fungsi pelayanan dan pembangunan.

“Penurunan Dana Desa ini tentu menjadi tantangan serius bagi pemerintah kalurahan. Karena itu, diperlukan inovasi dan penguatan potensi lokal agar roda pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap bisa berjalan,” ujar Imam Taufik, Sabtu (31/1/2026).

Ia menilai, salah satu strategi yang dapat ditempuh adalah memperkuat sumber pendapatan mandiri kalurahan, antara lain melalui pengembangan Koperasi Desa Merah Putih sebagai instrumen peningkatan Pendapatan Asli Desa. Namun demikian, penguatan tersebut tidak bisa dilakukan secara instan atau sekadar membentuk kelembagaan formal.

“KDMP harus dibangun dengan fondasi yang kuat, baik dari sisi kelembagaan maupun perencanaan. Grand design dan peta pembangunan kalurahan menjadi penting agar arah pengembangan ekonomi desa benar-benar terukur dan berkelanjutan,” katanya.

Sorotan senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD DIY lainnya, Umaruddin Masdar. Ia menilai pemangkasan Dana Desa berdampak langsung terhadap capaian pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk harus direvisinya sejumlah program yang sebelumnya telah disepakati dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal).

“Kami akan bantu sampaikan kepada teman-teman DPR RI di Komisi V untuk memperhatikan kondisi terkini di kalurahan-kalurahan,” ujar Umaruddin Masdar.

Ia mencontohkan, dampak pemotongan anggaran terlihat pada Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan, yang alokasinya berkurang dari Rp50 juta menjadi Rp40 juta per padukuhan. Kondisi ini, menurutnya, menyulitkan pemerintah kalurahan dalam menjaga konsistensi program, sekaligus memicu kekecewaan di kalangan warga.

Lebih lanjut, berbagai temuan di lapangan tersebut akan dijadikan bahan evaluasi dan masukan dalam pembahasan kebijakan anggaran ke depan, dengan harapan kebijakan fiskal tetap memberi ruang bagi kalurahan untuk menjaga kesinambungan pembangunan, memperkuat ekonomi lokal, serta melindungi kesejahteraan masyarakat DIY.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.