Rakorda Bangga Kencana Digelar untuk Perkuat Sinergi Lintas Sektor DIY

Harianjogja.com, JOGJA—Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) DIY menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) 2026 sebagai langkah penguatan komitmen lintas sektor. Agenda ini bertujuan menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dalam membangun ketahanan keluarga sebagai fondasi utama menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing di masa depan.

Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN DIY, Mohamad Iqbal Apriansyah, menjelaskan bahwa forum ini menjadi ruang strategis untuk mengevaluasi tantangan program Bangga Kencana pascatransformasi kelembagaan. Perubahan struktur organisasi berdasarkan regulasi terbaru menegaskan bahwa urusan kependudukan kini menjadi pilar strategis dalam pembangunan nasional.

“Rakorda ini diselenggarakan untuk menyelaraskan kebijakan dan program antara pusat dan daerah, memperkuat komitmen pemangku kepentingan, mengevaluasi capaian serta tantangan pelaksanaan Program Bangga Kencana, sekaligus merumuskan tindak lanjut yang terintegrasi dan berkelanjutan,” ujarnya dalam Rakorda, Kamis (12/3/2026).

Transformasi ini dipandang penting mengingat pembangunan keluarga merupakan akar dari terciptanya masyarakat yang sehat dan produktif. Menurut Iqbal, perubahan status kelembagaan menjadi kementerian memperkuat peran koordinasi dalam menangani isu-isu krusial kependudukan secara lebih komprehensif dari hulu ke hilir.

“Transformasi ini menegaskan bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul, sehat, produktif, dan berdaya saing,” katanya.

Saat ini, DIY tengah menghadapi fenomena unik berupa bonus demografi yang beriringan dengan peningkatan jumlah penduduk lanjut usia secara signifikan. Dengan proporsi lansia mencapai 17 persen dari total penduduk, DIY kini resmi menyandang kategori aged population atau daerah dengan penduduk menua yang tinggi.

“Proporsi lansia di DIY saat ini sudah mencapai sekitar 17 persen, sehingga menempatkan DIY dalam kategori aged population,” jelasnya.

Tantangan lainnya muncul dari data pemutakhiran keluarga 2025 yang mencatat lebih dari 146 ribu keluarga di DIY memiliki anak usia di bawah dua tahun (baduta) dan balita. Angka ini menuntut adanya intervensi serius pada sektor gizi, kesehatan, dan kualitas pola asuh guna mencegah terjadinya gagal tumbuh pada anak.

“Kondisi ini menuntut pendekatan pembangunan yang lebih terintegrasi dan berbasis keluarga, termasuk penguatan 1.000 hari pertama kehidupan, percepatan penurunan stunting, serta peningkatan kualitas pengasuhan anak,” ungkapnya.

Menjawab persoalan tersebut, sejumlah inovasi diluncurkan mulai dari Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) hingga pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan melalui Super Apps Sakina. Selain itu, optimalisasi peran 5.556 kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) terus ditingkatkan untuk mengedukasi masyarakat terkait pola konsumsi pangan sehat.

Keberhasilan program ini diklaim memerlukan sinergi model pentahelix yang melibatkan akademisi, media, hingga dunia usaha. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mewujudkan program Makan Bergizi Gratis (MBG 3B) bagi ibu hamil dan menyusui dapat terdistribusi secara tepat sasaran di seluruh pelosok DIY.

“Pembangunan keluarga tidak dapat dilakukan secara sektoral. Kolaborasi kuat antar pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan keluarga berkualitas di Daerah Istimewa Yogyakarta,” ujarnya.

Asisten Sekda DIY Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Aria Nugrahadi, menambahkan bahwa fokus pengelolaan penduduk kini juga diarahkan pada pemberdayaan lansia. Melalui program Sekolah Lansia, karakter warga senior dibentuk agar tetap memiliki kemandirian dan martabat di usia senja.

"Semangat pertemuan pagi ini adalah bagaimana kita membentuk kolaborasi sinergi untuk mendampingi para usia lanjut. Upaya yang kita lakukan pastinya melalui program Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Sekolah Lansia," ujarnya.

Program ini dirancang dengan kurikulum khusus yang menyasar warga berusia di atas 60 tahun. Melalui pembinaan yang tepat, paradigma lansia sebagai beban pembangunan diharapkan bergeser menjadi sosok yang tetap aktif dan produktif bagi lingkungannya.

"Di Sekolah Lansia, pesertanya adalah mereka yang berusia 60 tahun ke atas. Harapannya, mereka menjadi lansia yang SMART: Sehat, Mandiri, Aktif, Produktif, dan Bermartabat," tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.