Awal 2026, TKD Dorong Ekonomi DIY saat Belanja Pusat Melambat

Harianjogja.com, JOGJA—Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada awal 2026 masih bergerak di fase awal. Hingga akhir Februari, realisasi belanja negara tercatat Rp2.824,07 miliar atau 14,60% dari total pagu anggaran.

Di tengah capaian tersebut, aliran dana transfer ke daerah (TKD) justru tampil lebih agresif dan menjadi motor utama pergerakan fiskal di wilayah DIY.

Pendapatan negara sendiri masih tumbuh bertahap, dengan realisasi Rp1.492,10 miliar atau 13,71% dari target. Pola ini dinilai wajar mengingat siklus awal tahun anggaran yang biasanya belum optimal.

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb DIY, Juli Kestijanti, menjelaskan belanja pemerintah pusat baru terserap Rp1.012,93 miliar atau 9,06%. Rinciannya terdiri atas belanja pegawai Rp711,16 miliar, belanja barang Rp256,13 miliar, serta belanja modal Rp45,63 miliar.

“Hingga Februari, bantuan sosial belum tersalurkan,” ujarnya.

Sebaliknya, penyaluran TKD telah mencapai Rp1.811,14 miliar atau 22,20%. Angka ini ditopang oleh dana alokasi umum Rp1.240,32 miliar, dana transfer khusus Rp559,97 miliar, serta dana bagi hasil Rp10,86 miliar.

Meski demikian, beberapa komponen dana masih belum tersalurkan, seperti dana keistimewaan dan dana desa.

Dari sisi penerimaan, sektor perpajakan menjadi kontributor terbesar dengan realisasi Rp815,95 miliar atau 11,39%, didominasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), disusul Pajak Penghasilan nonmigas dan pajak lainnya.

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp141,81 miliar atau 15,25%, dengan kontribusi utama berasal dari cukai hasil tembakau sebesar Rp140,57 miliar. Adapun penerimaan kepabeanan hanya Rp1,24 miliar.

Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasi mencapai Rp534,34 miliar atau 19,17%, terutama dari layanan pendidikan dan kesehatan berbasis badan layanan umum. PNBP lainnya bahkan mencapai Rp96,86 miliar atau 36,49% dari target, didorong sektor pendidikan.

Di luar kinerja fiskal, pemerintah juga menggenjot belanja tematik di DIY untuk sektor-sektor strategis. Pada bidang pangan, program difokuskan pada pengendalian penyakit hewan, pendidikan vokasi pertanian, hingga gerakan pangan murah yang turut didukung dana desa.

Di sektor infrastruktur, sejumlah proyek besar terus berjalan, seperti pembangunan groundsill Sungai Srandakan, Bendungan Bener, hingga perbaikan koridor logistik dan pengendalian banjir di kawasan strategis.

Sektor kesehatan diarahkan pada penguatan laboratorium pengawasan obat dan makanan, serta pengujian produk kesehatan sesuai standar. Sementara di bidang pendidikan, pemerintah mendorong pembangunan sarana perguruan tinggi, pemberian tunjangan guru non-PNS, hingga pengembangan sekolah berbasis teknologi.

Program prioritas nasional juga terus bergulir di DIY. Program makan bergizi gratis telah menjangkau 828.488 penerima manfaat dengan dukungan ratusan satuan pelayanan.

Selain itu, program Koperasi Merah Putih yang diluncurkan secara nasional sejak 2025 telah mencapai 438 koperasi, termasuk di DIY yang diperkuat melalui integrasi platform Sibakul.

Di sektor perumahan, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) masih diminati, terutama di Bantul, Sleman, dan Kulonprogo. Hingga kini, 592 unit rumah telah dibangun dengan 586 penerima manfaat.

Penguatan sektor pendidikan juga dilakukan melalui pengembangan sekolah rakyat di Bantul dan Sleman, serta hadirnya SMA unggulan berbasis disiplin ala Taruna Nusantara, yakni SMA Kemala Taruna Bhayangkara dengan kurikulum internasional.

Adapun program revitalisasi sekolah di DIY terus berjalan dan telah menyasar 211 sekolah melalui skema swakelola, dengan target rampung secara bertahap.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.