Proyek PLTS 100 GW Berisiko Jadi Lapak Produk Tiongkok, Ini Alasannya

Harianjogja.com, BANTUL— Ambisi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt di Indonesia dinilai menyimpan risiko besar jika tidak diiringi penguatan industri dalam negeri. Proyek energi bersih berskala raksasa ini dikhawatirkan justru membuka peluang dominasi produk impor, khususnya dari Tiongkok.

Peringatan ini disampaikan pakar ekonomi energi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dessy Rachmawatie. Ia menilai, tanpa sistem yang matang, peningkatan kapasitas PLTS hanya akan berdampak pada lonjakan impor teknologi tanpa memberikan nilai tambah signifikan bagi ekonomi nasional.

“Jika ini gagal, kita hanya akan menjadi pasar bagi Tiongkok untuk mengekspor teknologi yang telah mereka kembangkan,” ujarnya, Senin (6/4/2026).

Dessy menyoroti dominasi global industri panel surya yang saat ini masih dikuasai produk asal Tiongkok. Kondisi tersebut berpotensi memperbesar ketergantungan Indonesia jika kebijakan perlindungan industri lokal dan transfer teknologi tidak diperkuat sejak awal.

Ia membandingkan pendekatan Indonesia dengan strategi Tiongkok dalam mengembangkan energi baru terbarukan. Menurutnya, Tiongkok lebih dulu membangun fondasi industri, mendorong inovasi, dan menyiapkan pembiayaan jangka panjang sebelum menetapkan target besar.

“Hasilnya, mereka kini menguasai pasar teknologi surya global. Indonesia justru berisiko kebalikannya, menetapkan target lebih dulu tanpa kesiapan sistem,” jelasnya.

Di sisi lain, proyek PLTS 100 GW tetap memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di wilayah terpencil. Jika dikelola optimal, pengembangan energi surya dapat membuka lapangan kerja baru sekaligus memperluas akses listrik di daerah yang belum terjangkau jaringan PLN.

Dessy mencontohkan hasil risetnya di Desa Kubu, Karangasem, Bali, yang baru menikmati akses listrik layak pada 2016. Menurutnya, pembangunan PLTS bisa menjadi solusi pemerataan energi jika disertai kebijakan yang tepat.

“Potensinya sangat besar, tetapi harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar peningkatan kapasitas,” tegasnya.

Dalam konteks global yang diwarnai ketidakpastian geopolitik, proyek energi bersih ini dinilai sebagai momentum penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Namun, Dessy mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada target angka, melainkan juga kesiapan infrastruktur, pembiayaan, dan keterlibatan industri lokal.

“Ini bisa menjadi terobosan besar, tetapi risikonya juga tinggi jika tidak diikuti kesiapan yang matang,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.