Kasus Keracunan MBG, BGN DIY Minta Evaluasi Total SOP

Harianjogja.com, JOGJA—Badan Gizi Nasional (BGN) wilayah DIY menekankan pentingnya evaluasi total terhadap penerapan standar operasional prosedur (SOP) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyusul kembali munculnya kasus dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kasus terbaru terjadi di wilayah Jetis, Bantul, di mana puluhan siswa dan guru mengalami gejala gangguan pencernaan usai mengonsumsi paket MBG. Peristiwa ini menambah daftar insiden serupa yang sebelumnya juga terjadi di sejumlah wilayah DIY.

Koordinator Regional BGN DIY, Wirandita Gagat Widyatmoko, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian tersebut. Ia menegaskan bahwa setiap indikasi keracunan harus dijadikan bahan evaluasi serius agar kejadian serupa tidak terus berulang.

“Kami telah berulang kali menekankan kepada seluruh SPPG untuk menjalankan SOP secara utuh dan konsisten, baik dalam proses produksi, distribusi, hingga konsumsi di tingkat penerima manfaat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (15/4/2026).

Evaluasi Menyeluruh dari Hulu ke Hilir

Menurut Wirandita, penerapan SOP tidak boleh dilakukan secara parsial. Seluruh rantai layanan harus mematuhi prinsip keamanan pangan siap saji, mulai dari pengolahan bahan, penyimpanan, distribusi, hingga cara konsumsi.

Ia menekankan bahwa persoalan ini bukan sekadar kepatuhan administratif, melainkan menyangkut keselamatan penerima manfaat, terutama anak-anak sekolah yang menjadi sasaran utama program MBG.

“Program ini bertujuan meningkatkan status gizi. Karena itu, tidak boleh sampai justru menimbulkan dampak negatif,” tegasnya.

BGN DIY juga meminta seluruh SPPG tidak hanya berfokus pada distribusi makanan, tetapi turut menjalankan fungsi edukasi gizi kepada siswa dan masyarakat. Edukasi tersebut dinilai penting agar penerima manfaat memahami cara konsumsi yang aman dan higienis.

Pengawasan Diperketat

BGN memastikan akan memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh SPPG. Evaluasi tidak hanya dilakukan pada aspek teknis, tetapi juga menyasar kepatuhan terhadap standar kebersihan dan sanitasi.

Salah satu catatan penting adalah masih terbatasnya jumlah SPPG yang memiliki Sertifikat Laik Higien Sanitasi (SLHS). Padahal, sertifikasi ini menjadi indikator penting dalam menjamin keamanan pangan.

Selain itu, sejumlah kasus sebelumnya menunjukkan bahwa kesalahan dalam proses produksi dan distribusi masih menjadi penyebab utama terjadinya dugaan keracunan.

Rentetan Kasus di DIY

Sepanjang 2025, DIY telah beberapa kali mengalami kasus serupa yang melibatkan ratusan siswa di wilayah Sleman, Kulonprogo, dan Yogyakarta. Setiap kejadian langsung ditindaklanjuti dengan evaluasi oleh Satgas MBG DIY.

Kasus di Jetis Bantul menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap program MBG harus terus diperkuat, mengingat cakupan program yang luas dan melibatkan banyak pihak.

BGN berharap melalui evaluasi menyeluruh dan peningkatan standar, pelaksanaan program MBG ke depan dapat berjalan lebih aman, efektif, dan benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan gizi masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.