1.715 Anak di Bantul Belum Sekolah, Pemkab Perketat Validasi Data

Harianjogja.com, BANTUL—Persoalan anak tidak bersekolah di Kabupaten Bantul masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Data terbaru dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY mencatat sebanyak 1.715 anak di wilayah ini belum mengakses pendidikan, baik formal maupun nonformal.

Angka tersebut kini tengah diverifikasi secara detail hingga tingkat kalurahan guna memastikan validitas data sebelum intervensi kebijakan dilakukan. Proses ini melibatkan operator di tiap wilayah agar data yang dihasilkan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala Dikpora Bantul, Nugroho Eko Setyanto, menjelaskan kelompok anak tidak sekolah terdiri dari beragam kategori. Mulai dari anak yang belum pernah mengenyam pendidikan, lulusan yang tidak melanjutkan, hingga mereka yang berhenti di tengah jalan atau putus sekolah (drop out).

“Data tersebut saat ini masih dalam tahap verifikasi di kalurahan oleh operator setempat. Kami ingin memastikan seluruh data valid agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).

Di tengah proses verifikasi, upaya penanganan mulai dijalankan, salah satunya melalui pendekatan di sekolah untuk mendeteksi dan membina siswa yang berpotensi putus sekolah. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah bertambahnya angka anak tidak sekolah di Bantul.

Selain itu, Pemkab Bantul juga menggandeng pemerintah kalurahan untuk aktif melakukan pendataan dan penjangkauan langsung ke masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan mampu membuka kembali akses pendidikan, baik melalui jalur formal maupun nonformal seperti PKBM dan SKB.

“Kolaborasi dengan kalurahan menjadi kunci, karena mereka yang paling dekat dengan masyarakat dan mengetahui kondisi warganya,” kata Nugroho.

Faktor ekonomi masih menjadi salah satu penyebab utama, sehingga pemerintah turut melibatkan Dinas Sosial dan Baznas dalam memberikan bantuan kepada keluarga kurang mampu. Dukungan ini diharapkan mampu mencegah anak berhenti sekolah karena keterbatasan biaya.

Namun, persoalan ini tidak semata-mata disebabkan faktor ekonomi. Nugroho menambahkan rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan serta minimnya motivasi anak untuk melanjutkan ke jenjang SMA/SMK juga turut memengaruhi.

“Permasalahan ini tidak bisa diselesaikan sendiri, perlu keterlibatan banyak pihak,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dikpora DIY, Muhammad Setiadi, mengungkapkan faktor penyebab anak tidak sekolah di DIY cukup kompleks. Selain ekonomi, faktor bekerja menjadi penyebab dominan dengan jumlah 2.067 anak. Disusul alasan tidak mau bersekolah sebanyak 1.170 anak, serta faktor sosial seperti menikah atau mengurus rumah tangga yang mencapai 411 anak.

“Permasalahan anak tidak sekolah tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, lingkungan, serta pilihan individu,” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.