Besaran Ganti Rugi Dinilai Tak Sepadan, Warga Kemadang Terdampak JJLS Mengadu ke DPRD DIY

Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung (tengah) menerima berkas surat warga terdampak JJLS dari kuasa hukum warga, Ferry Octa Irawan, Jumat (6/4/2018). - Harian Jogja/Salsabila Annisa Azmi
06 April 2018 15:37 WIB Salsabila Annisa Azmi Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA-Puluhan warga terdampak JJLS asal Kemandang, Tanjungsari, Gunungkidul mendatangi Ombudsman RI DIY dan DPRD DIY untuk menuntut besaran ganti rugi pembebasan lahan yang dinilai jauh dari harga pasar. Mereka menganggap tim penaksiran dan BPN DIY tidak transparan terhadap penghitungan besaran ganti rugi.

Melalui kuasa hukum, warga menyerahkan empat surat kuasa kepada Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung yang terdiri dari surat kuasa 48 warga. Jumlah tersebut masih dapat bertambah sebanyak lebih dari 50 orang.

Kuasa hukum warga terdampak JJLS Ferry Octa Irawan mengatakan, warga merasa dibohongi oleh nilai ganti rugi yang ditetapkan. "Harga ganti rugi jauh dari harga pasar. Yang ditetapkan Rp50.000-Rp100.000 per meter persegi, padahal harga pasar Rp300.000-Rp500.000 meter persegi," kata Ferry saat audiensi dengan DPRD DIY, Jumat (6/4/2018).

Ferry mengatakan, pada saat sosialisasi pembebasan lahan, warga tidak diperkenankan meminta penjelasan soal perhitungan ganti rugi. Selain itu, saat sosialisasi pengambilan ganti rugi dan disebutkan nominal ganti rugi, warga tidak boleh mengambil foto atau merekam perkataan pihak appraisal.

"Warga tidak dijelaskan rincian penggantian kerugian mereka, hanya langsung dibebankan nominal. Warga yang tidak setuju diberi kesempatan menggugat 14 hari setelahnya, dengan biaya sendiri. Banyak warga tertekan karena itu," kata Ferry.

Saat dibebankan nominal yang kurang sesuai, warga mengaku tidak diberi kesempatan untuk mendebat. Oleh karena itu, warga terpaksa menandatangani surat pemberian ganti rugi tersebut.