Target Pajak 11 Persen, Kemenkeu Hadapi Tantangan Global
Kemenkeu kejar target tax ratio 11 persen sesuai arahan Presiden Prabowo, namun dihadang tantangan ekonomi global.
ILustrasi pembagian kartu tani/JIBI
Harianjogja.com, SLEMAN—Sejak dibagikan September 2017 silam, hingga saat ini Kartu Tani belum bisa digunakan. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman masih menunggu kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk uji coba penggunaan kartu tersebut.
Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman, Nawang Wulan, mengatakan sampai saat Kartu Tani belum bisa digunakan. "Masih belum bisa digunakan, kami juga tidak tahu apa alasannya. Kami masih menunggu kebijakan dari Pemerintah Pusat," katanya saat dihubungi Harian Jogja, Rabu (23/5/2018).
Nawang mengatakan sosialisasi terakhir kali dilakukan 2017 silam. "Terakhir kali sosialisasi kami lakukan bersama Bupati Sleman, yakni saat pembagian tahap pertama," katanya. Pada tahap pertama, kartu tani dibagikan kepada 55.406 petani. Di tahap pertama, semua petani yang masuk dalam daftar penerima sudah menerima kartu tani.
Menurut Nawang, uji coba penggunaan kartu tani di DIY rencananya bakal dilakukan di Kabupaten Kulonprogo. "Nanti ketika Kulonprogo sudah berhasil, baru ke kabupaten lainnya," ujarnya.
Karena Kartu Tani belum bisa digunakan, hingga saat ini petani masih mendapatkan pupuk bersubsidi secara manual. "Banyak petani yang menanyakan terkait dengan penggunaan kartu tani, namun kami tidak bisa menjawab kepastian kapan akan bisa digunakan karena masih menunggu kebijakan dari Pemerintah Pusat," ujarnya.
Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Desa Sidomoyo, yang juga pemerima Kartu Tani, Siswohartiyo, mengatakan petani belum mendapatkan kejelasan tentang penggunaan kartu tersebut. "Kami justru merasa kartu ini membuat ribet," ujarnya.
Siswohartiyo mengatakan, lokasi pengecer pupuk yang bisa digunakan untuk mendapatkan subsidi pupuk dengan Kartu Tani hanya sedikit, dan membuat petani berencana untuk lebih memilih mendapatkan pupuk dari pengecer lainnya. Selain itu berdasarkan pemahaman petani, pupuk tidak bisa diambil secara berkelompok. "Hanya perorangan yang bisa mengambil pupuk, padahal kami biasanya mengambil secara berkelompok. Kalau per orang, tidak semua petani punya kendaraan," kata Siswohartiyo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kelurahan Gowongan mengenalkan budaya pilah sampah kepada anak PAUD melalui dongeng, buku cerita bergambar, dan kegiatan kreatif dalam Gebyar PAUD 2026.
KAI menguji biodiesel B50, memperluas jaringan KRL, dan menanam ribuan pohon sebagai bagian dari strategi transportasi rendah emisi.
SDN Pingit di Kota Jogja hanya menerima 11 murid baru pada tahun ajaran 2026/2027. Sekolah memperkuat kolaborasi agar tetap bertahan di tengah minimnya siswa.
Kasus dugaan mafia tanah di Sleman masuk penyelidikan Polda DIY setelah dua sertifikat milik lansia diduga beralih nama dan menjadi agunan bank.
JBBA 2026 digelar besok dengan penilaian berbasis riset independen untuk mengapresiasi perusahaan dan institusi berkelanjutan di DIY.