Pengusaha Baju Muslim di Bantul Raup Omzet Rp1 Miliar dalam Sebulan
Pada April tahun ini, omzet usahanya bahkan menembus Rp1 miliar dalam satu bulan, sementara omzet rata-rata bulanannya mencapai puluhan hingga ratusan juta
Kuota CPNS, Pemkab Bantul Masih Menunggu Kemenpan RB
Peserta ujian computer Assisted Test (CAT) calon pegawai negeri sipil (CPNS) mendengarkan arahan petugas sebelum melaksanakan ujian di Graha Soloraya kantor Bakorwil II Gladak, Solo, Kamis (16/10)./Solopos-Ardiansyah Indra Kumala
Harianjogja.com, BANTUL--Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bantul masih menunggu keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait kuota calon pegawai negeri sipil atau CPNS di Bantul.
Kepala Bidang Formasi, Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, BKPP Bantul, Triyanto meyakini Bantul mendapat formasi CPNS tahun ini. Namun untuk kuotanya ia masih belum mengetahui. Dalam rapat koordinasi dengan Kemenpan RB beberapa waktu lalu, kata dia, kuota CPNS yang sudah ditentukan masih untuk tingkat provinsi.
"Masih proses. Hasil rapat di Jakarta yang sudah selesai baru untuk 82 pemda dari 525 pemda. Yang kabupaten dan kota belum," kata Triyanto, saat dihubungi Jumat, (7/9/2018).
Ia mengatakan meski sudah ada kepastian penerimaan CPNS pada 19 September mendatang dan jumlah kuota se-Indonesia sudah ditentukan, tetapi pembagian untuk kabupaten dan kota belum diputuskan. Pemkab masih menunggu dalam satu hingga dua pekan ini.
BKPP Bantul sudah menyampaikan terkait kebutuhan formasi CPNS, karena jumlah PNS atau aparatur sipil negara (ASN) di Bantul terus berkurang seiring banyaknya yang memasuki usia pensiun. Data ASN Bantul per 7 September 2018 ini sebanyak 8.166 orang.
Sementara kebutuhannya berdasarkan beban kerja mencapai 10.970 orang. Sehingga terdapat kekurangan sebanyak 2.804 orang.
CPNS tahun ini akan diprioritaskan untuk menempati beberapa pos, seperti tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu juga ada formasi CPNS untuk katagori honorer kategori 2 (K2) dan katagori disabilitas.
"Namun nanti K2 juga harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan pada umumnya. Kalau tidak memenuhi syarat ya tidak bisa," ujar Triyanto.
Sebelumnya Triyanto mengatakan kebutuhan CPNS juga perlu disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Dari sisi anggaran, Pemkab Bantul hanya bisa merekrut sekitar 400 ASN. Ia meyakini kebutuhan pegawai di masa mendatang bisa berkurang seiring dengan kemajuan teknologi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Share
Laila Rochmatin
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
