Ini Ternyata Benang Kusut Masalah Sampah di Jogja

Kabid Pengelolaan Persampahan DLH Kota Jogja Udi Santoso (kiri) dan Anggota Komisi C DPRD Kota Jogja Suwarto (kedua dari kiri) saat talkshow tentang sampah di Star Jogja FM, Jumat (14/9). - Harian Jogja/Sunartono
14 September 2018 15:20 WIB Sunartono Jogja Share :
Jual Beli Online Aman dan Nyaman - Tokopedia

Harianjogja.com, JOGJA--Persoalan penumpukan sampah di Kota Jogja disinyalir akibat banyaknya pembuang sampah dari luar Jogja. Mereka diduga membuang sampah di wilayah Jogja pada malam hari.

Oleh karena itu, bank sampah menjadi salah satu solusi untuk mengurangi volume sampah di Kota Jogja. Sayangnya dari 450 bank sampah yang sudah didirikan hanya 60% yang aktif, sisanya mati suri.

Kabid Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja Udi Santoso mengaku sudah menggelar banyak program untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jogja. Namun situasi penduduk Kota Jogja yang banyak pendatang seperti wisatawan memberikan dampak bertambahnya timbunan volume sampah terutama pada siang hari.

Dia mengatakan Kota Jogja memiliki 144 Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang 70 TPS di antaranya termasuk 11 depo sampah dikelola oleh DLH Kota Jogja. Untuk TPS yang dikelola warga berukuran kecil seperti 1 x 2 meter, sedangkan depo memiliki ukuran 20 meter persegi.

Tidak semua kecamatan di Kota Jogja memiliki depo. Namun Udi tak menampik persoalan sampah terus bergulir karena kenyataan sampah yang masuk tidak hanya dari warga Kota Jogja. "Kalau fakta jumlah penduduknya memang 420.000 tetapi kan Jogja ini kota pariwisata, pendidikan sehingga ada keluar masuk dan ini cukup berpengaruh," ungkapnya dalam Talkshow bersama DLH Kota Jogja dan DPRD Kota Jogja yang digelar di Radio Star Jogja FM, Jumat (14/9/2018).

Udi menambahkan wilayah perbatasan menjadi rawan terjadi penumpukan sampah. Karena berpotensi menjadi pembuangan bagi warga dari luar Kota Jogja. Titik itu biasanya terjadi di Wirobrajan, Gondokusuman, Tegalrejo dan sekitar Gembiro Kok Zoo.
Dia pernah membuktikan sendiri dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) sampah saat dinihari di dua lokasi mendapatkan 38 orang membuang sampah sembarangan. Hasilnya seluruhnya merupakan warga luar kota hanya satu orang saja yang tercatat sebagai warga Kota Jogja.

Mereka rata-rata nekat membuang sampah menggunakan sepeda motor sembari akan pergi ke pasar. Maka tak heran volume sampah di Kota Jogja mencapai 200 ton per hari. "Tetapi kami selalu memastikan semua sampah itu bisa terangkut, sehingga tidak ada yang sampai menginap," katanya.

Dia menilai program bank sampah sebenarnya cukup efektif untuk menurunkan volume sampah di Kota Jogja. Sayangnya dari 450 bank sampah yang dibentuk di Kota Jogja hanya 60% saja yang aktif.

Pihaknya terus mendorong semua pihak, termasuk menempatkan empat personel warga di setiap kelurahan sebagai kepanjangan tangan dari DLH Kota Jogja untuk mensosialisasikan kepedulian lingkungan dan pengelolaan sampah.

Anggota Komisi C DPRD Kota Jogja Suwarto mengatakan pihaknya telah banyak meninjau bank sampah di Kota Jogja, ia mengakui banyak ditemukan yang tidak beroperasi. Para pengelola lebih banyak semangat di awal kemudian tidak konsisten dalam merawat secara berkelanjutan.

Bahkan ia mencatat sebagian dari bank sampah yang ada mati suri alias tidak aktif. Mereka rata-rata terkendala tempat pengelolaan serta sumber daya manusia (SDM) yang siap mengelola secara berkelanjutan.

"Saya hidup di tengah kampung, jadi tahu bagaimana bank sampah hidup di tengah masyarakat, semua bisa dimanfaatkan sebenarnya, bisa untuk kerajinan barang bekas, kendalanya untuk kerajinan mereka susah memasarkan produknya. Kami berharap Disperindag ada pembinaan agar kerajinan olahan sampah ini bisa dipasarkan dengan baik," ucapnya.

Dewan diakui dia selalu mendukung program DLH Kota Jogja dalam memaksimalkan peran bank sampah sehingga volume sampah bisa menurun karena adanya pemanfaatan dan pengelolaan oleh masyarakat.

Selain bank sampah, keberadaan sukarelawan ulu-ulu dari kalangan warga yang bertanggungjawab terhadap kebersihan sampah di sepanjang sungai juga harus dimaksimalkan.

Suwarto justru berharap Kota Jogja memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sendiri sehingga tidak perlu membuang ke Piyungan. Mengingat setiap tahun Kota Jogja telah mengeluarkan Rp2 miliar untuk membayar TPST Piyungan.

Hanya saja kenyataan membangun TPA tersebut terkendala lahan mengingat Kota Jogja sudah tidak memungkinkan. "Tetapi bisa dilakukan dengan menyewa lahan yang itu dijadikan khusus TPA Kota Jogja. Saya kira lebih baik mengeluarkan anggaran lebih banyak untuk pembangunan TPA tetapi masalah sampah ini menjadi baik ke depannya," katanya. (Sunartono)

Jual Beli Online Aman dan Nyaman - Tokopedia