Advertisement
Ada 26 Kasus Korupsi Diselidiki, Aktivis Desak KPK Segera Beraksi di Jogja
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA- Belum pernah adanya penindakan kasus korupsi di DIY oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai bukan berarti DIY bersih dari korupsi. Para aktivis antikorupsi menggelar aksi, menuntut KPK agar melakukan penindakan terhadap kasus korupsi di DIY.
Belasan aktivis antikorupsi berdemonstrasi di Tugu Pal Putih, Rabu (19/9/2018). Aktivis yang tergabung dalam Gerakan Anti Korupsi Yogyakarta (GAKY) ini membawa spanduk bertuliskan "Dukung KPK Pecah Telur Penindakan Kasus Korupsi di Propinsi DIY". Tak hanya itu, poster bergambar peta Indonesia dengan fokus utama peta DIY dan bertuliskan "Selamat Datang KPK dan #Jogja Kangen Pecah Telur Penindakan KPK" pun turut dibawa.
Advertisement
Koordinator Umum GAKY, Tri Wahyu mengatakan bahwa Wakil Ketua KPK, La Ode M. Syarif dalam kunjungannya ke DIY pada 28 Februari 2018 yang lalu sempat mengatakan ada 192 laporan kasus korupsi di DIY. Dari jumlah tersebut 26 di antaranya sudah terverifikasi dan dalam proses penyelidikan KPK.
Namun hingga enam bulan pasca-pernyataan itu belum ada penindakan yang dilakukan oleh KPK. "Kami meminta keseriusan KPK untuk melakukan penindakan kasus korupsi di DIY dan juga sekaligus menjalankan mandat sesuai Undang-Undang KPK RI Pasal 19 ayat 1 bahwa wilayah kerja KPK adalah seluruh wilayah Indonesia termasuk di DIY," kata dia.
Tri menyebut terdapat sejumlah kasus yang seharusnya layak ditangani oleh KPK. Kasus itu di antaranya adalah kasus korupsi pengadaan CDMA di DIY senilai Rp17 miliar, kasus korupsi dana hibah Rp12,5 miliar Persiba Bantul, kasus korupsi Trans Jogja dan ada pula kasus penyunatan dana kompensasi dari pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA).
"Bahkan Ketua KPK di era sebelumnya pernah menyebut adanya aroma korupsi dalam perizinan hotel di Yogyakarta. Tetapi kembali lagi, KPK tak pernah sekalipun melakukan penindakan kasus di DIY. Untuk itu, GAKY mendukung penuh KPK untuk pecah telur penindakan kasus korupsi di DIY," ujarnya.
Lanjutnya lagi selama ini KPK sudah cukup sering datang ke DIY melakukan seminar dan diskusi tentang pencegahan korupsi. Namun sekalipun KPK belum pernah melakukan penindakan di DIY sejak lembaga anti rasuah itu berdiri 16 tahun silam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
- Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden-Wapres Terpilih 2024-2029, Kawal 17 Programnya
- Bawaslu Sragen Buka Pendaftaran Panwascam Pilkada 2024, Baru untuk Existing
- Giliran Komunitas Otomotif Jepara Dukung Kapolda Jateng Maju Cagub Jateng 2024
- BRI Cetak Laba Rp15,98 Triliun, ke Depan Lebih Fokus Hadapi Tantangan Domestik
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Rekrutmen Badan Ad Hoc Pilkada 2024 Dimulai, Bawaslu DIY Beri Catatan Ini untuk KPU
- Pelaku UMKM di Jogja Didorong Segera Urus Sertifikasi Halal Sebelum Oktober 2024
- Info Stok Darah dan Jadwal Donor Darah Rabu 24 April 2024 di PMI se-DIY
- 4 Produk Lokal DIY Mendapatkan Sertifikasi Indikasi Geografis, Ini Manfaatnya
- Budayawan di Jogja Dilibatkan Pembuatan Maskot Pilkada 2024
Advertisement
Advertisement