Advertisement
Tsunami Selat Sunda, BNPB Dorong Terwujudnya Multi Hazard Early Warning System
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam jumpa pers di BPBD DIY, Jogja, Minggu (23/12/2018). - Harian Jogja/Desi Suryanto
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA-Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong terwujudnya sistem peringatan dini multi bencana atau multi hazard early warning system. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam konferensi pers di BPBD DIY, Jogja, Minggu (23/12/2018).
Meski sedang menjalani pengobatan alternatif dan liburan bersama keluarga, Sutopo menyempatkan diri menggelar jumpa pers terkait tsunami yang terjadi di Selat Sunda, Sabtu (22/12/2018) malam. Menurutnya, kejadian ini menjadi momentum untuk mengembangkan teknologi baru untuk sistem peringatan dini tsunami yang dipicu longsor bawah laut.
Advertisement
Ia mengatakan, belum semua daerah rawan bencana di Indonesia terpasang sistem atau sensor peringatan dini. Ia mencontohkan, setiap tahun warga yang menjadi korban longsor sangat banyak, tetapi hanya ada 300 hingga 400 unit alat pendeteksi longsor.
"Padahal kebutuhannya ratusan ribu unit [pendeteksi longsor]," ujar dia, Minggu.
BACA JUGA
Hal serupa untuk pendeteksi banjir. Menurutnya, belum semua sungai di Indonesia yang biasa terjadi bandir memiliki sistem peringatan dini rawan banjir.
"Tsunami juga enggak ada karena sejak 2012 sudah enggak ada yang beroperasi karena rusak. Apalagi tsunami yang dipicu oleh longsor di bawah laut. Ini kesempatan mengembangkan," jelas dia.
Ia mengatakan, BNPB tengah berkoordinasi dengan berbagai lembaga untuk menyiapkan Perpres Multi Hazard Early Warning System. Menurutnya, di Indonesia sangat dibutuhkan sistem peringatan dini bencana yang terintegrasi, tidak terpisah sendiri-sendiri.
"Kita perlu aturan regulasinya agar bisa mengatur semua kementeria, lembaga, dan institusi yang bisa membangun satu sistem multi hazard early warning system. Saat ini regulasinya sedang disiapkan, dikoordinasikan oleh Kemenko PMK. Itu juga terkait dengan masalah pendanaan."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Sidang Isbat Ramadan 2026 Digelar 17 Februari, Ini Tahapannya
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- BPJS PBI Dinonaktifkan, Pemkab Gunungkidul Buka Reaktivasi Terbatas
- Rayakan Imlek di Candi, InJourney Suguhkan Atraksi Barongsai dan Liong
- BMKG: Waspada Hujan Lebat dan Angin Kencang di DIY Sore Ini
- Pemkab Gunungkidul Punya Utang Penyertaan Modal BUMD Rp216 Miliar
- Coast to Coast Night Trail Ultra Picu Lonjakan Wisatawan Pantai Bantul
Advertisement
Advertisement




