Sampai Hari Ini, DPRD Belum Terima Surat Pengunduran Hasto sebagai Bupati Kulonprogo

Harianjogja.com, KULONPROGO--Pasca pelantikan Hasto Wadoyo sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), DPRD Kabupaten Kulon Progo menggelar rapat konsultasi pimpinan fraksi dan alat kelengkapan dewan membahas pengunduran Hasto Wardoyo sebagai bupati dan rencana pengusulan Wakil Bupati Sutedjo sebagai bupati.

Ketua DPRD Kulon Progo Akhid Nuryati di Kulon Progo mengatakan, sesuai UU No.10/2016 tentang Pilkada, DPRD Kulon Progo harus menggelar paripurna pengumuman pengunduran diri Hasto Wardoyo sebagai bupati karena menjabat Kepala BKKBN, dan mengusulkan Kemendagri melalui gubernur pengangkatan wakil bupati sebagai bupati yang harus dihadiri tiga perempat anggota DPRD Kulon Progo.

"Rencananya, kami akan menggelar rapat paripurna pengumuman pengunduran diri Hasto Wardoyo pada Senin, 8 Juli 2019, bersamaan penetapan dua raperda. Untuk itu, kami mengharap partisipasi seluruh anggota DPRD untuk bisa datang menghadiri rapat konsultasi hari ini," kata Akhid, Rabu (3/7/2019).

Namun demikian, Akhid mengaku sampai hari ini belum mendapat surat pengunduran diri secara resmi Hasto Wardoyo sebagai bupati, baik dari Hasto Wardoyo maupun Pemkab Kulon Progo.

"Artinya, satu lembar surat pun belum kami terima, baik pengunduran diri Hasto Wardoyo atau surat-surat lainnya. Tetapi, DPRD Kulon Progo proaktif merencanakan kegiatan dengan dimulainya badan musyawarah [bamus], dan dilanjutkan koordinasi pimpinan dewan, pimpinan fraksi dan alkap dewan," katanya.

"Kami proaktif menunggu surat-surat dari pemkab dan Hasto Wardoyo tentang pengunduran dirinya, dan menyiapkan tahapan pergantian bupati," katanya lagi.

Lebih lanjut, Akhid mengucapkan selamat kepada Hasto Wardoyo sebagai Kepala BKKBN pusat. Ia berharap sebelum meninggalkan Kulon Progo, seharusnya sudah digelar rapat koordinasi antara bupati, wakil bupati dan OPD, dan jajajaran untuk mengevaluasi sejauh mana visi misi bupati dijalankan saat ini.

Hal-hal strategis yang pelaksanaannya di tengah jalan, kegiatan-kegiatan yang terjadi di Kulon Progo harus ada kelanjutan yang baik. Selain itu, harus ada tongkat komando untuk dilanjutkan oleh bupati yang akan diangkat secara jelas, dan transparan.

Kemudian, kepada Wakil Bupati Sutedjo sebagai pelaksana tugas bupati, DPRD Kulon Progo berharap tidak terjadi perlambatan proses pembangunan di Kulon Progo akibat Hasto Wardoyo diangkat sebagai Kepala BKKBN.

Ia berharap ini tidak berdampak, tidak mengganggu dan memperlambat proses pembangunan di Kulon Progo yang sudah direncanakan sejak dari awal. DPRD Kulon Progo siap berpastisipasi memenuhi peraturan perundang-undangan terhadap pengangkatan wakil bupati menjadi bupati maupun pengisian wakil bupati kelak pada waktunya.

"Atas nama DPRD Kulon Progo, kami siap mendukung seluruh kegiatan dan program yang ditinggalkan oleh Hasto Wardoyo untuk dilanjutkan oleh wakil bupati beserta jajarannya. Kami juga berharap tidak terjadi proses perlambatan pembangunan di Kulon Progo," harap Akhid.

Politisi perempuan PDI Perjuangan ini mengatakan, program strategis yang belum dikerjakan oleh Hasto Wardoyo-Sutedjo, yakni embarkasi haji, jalur rel kereta bandara, bedah menoreh, RSUD Wates yang tertaraf internasional.

"Program ini baru akan berjalan, semoga segera dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara