DPR Menyoroti Penggunaan Dana Keistimewaan, Ini Penyebabnya

Harianjogja.com, JOGJA—DPR menyoroti masih tingginya angka kemiskinan DIY dan terjadinya ketimpangan sosial serta pembangunan di DIY. Padahal, keberadaan Dana Keistimewaan (Danais) diharapkan bisa menyejahterakan masyarakat.

Pemda DIY tahun ini mulai mengucurkan danais melalui skema bantuan keuangan khusus (BKK) untuk pemerintah kabupaten. Selain itu, disiapkan juga aturan penggunaan danais untuk desa.

Politikus PDI-P yang juga anggota DPR RI asal DIY, My Esti Wijayati, mengatakan salah satu tujuan danais adalah untuk menyejahterakan masyarakat. Sayangnya, sampai saat ini angka kemiskinan di DIY masih di atas rata-rata angka kemiskinan secara nasional. Dia juga menilai masih ada ketimpangan sosial dan pembangunan di DIY.

"Ini perlu kami tanyakan, apakah masalahnya karena aturannya kurang bisa diimplementasikan atau bagaimana? Apakah ada kesulitan regulasi yang di atur oleh Pusat," katanya saat mengunjungi Pemda DIY bersama Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan Tim Pemantau Otsus Papua-Aceh dan DIY, Senin (8/7/2019).

Menurutnya, Danais 2019 sebesar Rp1,2 triliun cukup besar. Dana tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan anggaran Dirjen Kebudayaan yang tidak sampai Rp1 triliun dan Badan Ekonomi Kreatif yang hanya sekitar Rp800 miliar untuk mengurusi skala nasional. "Sementara danais hanya digunakan untuk DIY. Tentunya kami berharap ini bisa menyejahterakan masyarakat. Apakah alokasi danais juga bagian dari upaya untuk mengentaskan kemiskinan?" tanya dia.

Kalau iya, kata Esti, tentu harus dilihat kembali regulasi dari Pusat. Jangan-jangan, danais hanya diperuntukkan untuk pengisian jabatan, kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, tata ruang. Jika ini yang menjadi persoalan tentu akan menghambat program pengentasan kemiskinan.

Politikus dari Partai Gerindra, Fadli Zon, mengatakan Tim Pemantau Otsus Papua-Aceh dan DIY melaksanakan kunjungan kerja yang kelima kalinya ke daerah otonomi khusus. Hal ini dilakukan untuk memonitor pelaksanaan otsus dan perkembangannya. "Untuk mengevaluasi dan melihat UU Keistimewaan DIY yang didukung danais. Kami lihat pencapaian yang dilakukan Pemda DIY mulai tata ruang, kelemahan, kebudayaan dan lainnya," katanya.

Dalam kunjungannya, tim mengusulkan agar Pemda DIY juga melakukan terobosan baru. Salah satunya dengan membangun museum wayang atau museum keris yang berkelas dunia. Selain untuk menghidupkan ekonomi kreatif, keberadaan museum kelas dunia itu diharapkan meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke DIY.

Hal itu dilakukan agar Danais bisa digunakan maksimal untuk menyejahterakan masyarakat DIY. Tak dipungkiri, sampai saat ini banyak kemajuan yang dilakukan oleh Pemda DIY dengan danais, seperti revitalisasi setiap museum dan membuat taman budaya di setiap kabupaten.

"Hanya saja masih ada catatan soal kemiskinan, meski turun angkanya masih di atas rata-rata angka nasional. Indeks gini rasio juga harus diperkecil. Kami minta danais bisa menyejahterakan masyarakat," katanya.

Terkait hal itu, Sekda DIY Gatot Saptadi mengatakan Pemda DIY punya kewajiban untuk mengajukan anggaran danais. Hanya, besaran dana yang disetujui oleh Pusat sesuai dengan kemampuan keuangan negara. "Tiap tahun ada kenaikan. Hal itu disesuaikan dengan kemampuan negara. Kami ajukan 100 persen yang disetujui rata-rata 75 persen," katanya.

Menurutnya, ada batasan dan ketentuan penggunaan danais. Meski sudah masuk dalam APBD dalam bentuk DAK namun penggunaan juga sudah terprogram sesuai perencanaan. Saat ini, kata Gatot, Pemda DIY merintis pola pendistribusian danais hingga ke kabupaten/kota dalam bentuk BKK atau bantuan keuangan khusus agar danais bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Besaran BKK belum ditentukan. Untuk tahun ini baru dua daerah yang mendapatkan yakni Kulonprogo dan Gunungkidul," kata Gatot.

Untuk Gunungkidul, dana BKK yang dikucurkan sekitar Rp150 miliar untuk pembangunan taman budaya. Adapun Kulonprogo sekitar Rp170 miliar untuk pembangunan taman budaya dan lainnya, termasuk Rumah Sakit Internasional di Kulonprogo. "Kalau program kemiskinan bukan dari danais, tapi program yang menyentuh taraf hidup masyarakat," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.