Telkom University dan AirNav Kembangkan AI untuk Modernisasi Navigasi Penerbangan
Telkom University dan AirNav Indonesia mengembangkan aplikasi NOTAM berbasis AI untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keselamatan layanan navigasi penerban
Ilustrasi rumah sakit/Reuters
Harianjogja.com, BANTUL--Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Bantul minta anggaran operasional rumah sakit tipe D tetap dipertahankan dalam postur anggaran perubahan 2019, meski wujud rumah sakit tersebut saat ini belum jelas.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Bantul, Sigit Nursyam Priyanto mengatakan anggaran operasional rumah sakit tipe D sudah disetujui untuk tetap dianggarkan. Hanya, anggarannya tidak sebanyak seperti yang dianggarkan di APBD Murni 2019, “Tetap dianggarkan tapi dikurangi dari Rp3,7 miliar menjadi Rp1,7 miliar,” kata Sigit, menanggapi penjelasan Rancangan APBD Perubahan 2019 dari Bupati Bantul, di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul, Rabu (24/7/2019).
Sigit mengatakan operasional rumah sakit tipe D dianggarkan untuk mengantisipasi jika izin dari Gubernur DIY keluar dalam waktu beberapa bulan ke depan. Menurut dia, operasional rumah sakit tipe D sebenarnya sudah siap. Pihaknya sudah mengecek langsung ke lokasi dan melihat semua kelengkapan rumah sakit.
Sejumlah fasilitas penunjang rumah sakit seperti laboratorium, layanan rongen dan radiologi. Namun fasilitas layanan tambahan tersebut sampai saat ini tidak bisa digunakan. Selain itu ia melihat sumber daya manusianya juga sudah siap.
Saat ini bakal rumah sakit tipe D tersebut masih digunakan sebagai Puskesmas Bambanglipuro, padahal Puskesmas Bambanglipuro sudah memiliki tanah pengganti. Sigit berharap rumah sakit tipe D bisa beroperasi tahun ini karena menjadi kebutuhan bagi masyarakat Bantul, “Makanya kami mencermati untuk tetap dianggarkan dengan harapan bisa beroperasi tahun ini. Kalau tidak ya menjadi Silpa,” ujar Sigit.
Selain soal Rumah Sakit Tipe D, PKS juga menyorotyi soal Pasar Seni gabusan (PSG). Ia mendukung rencana Pemkab bantul menjadi PSG sebagai pusat pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Lokasi tersebut bisa ruang kumpul pelaku UMKM.
Sementara itu, Fraksi Golkar menanggapi Rancangan APBD Perubahan 2019 sudah tidak ada masalah. Pihaknya hanya meminta Pemkab memperbaharui terus soal informasi potensi gempa dan tsunami agar masyarakat tidak resah dengan berita yang simpang siur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Telkom University dan AirNav Indonesia mengembangkan aplikasi NOTAM berbasis AI untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keselamatan layanan navigasi penerban
Sebanyak 35 dari 56 Pustu Kulon Progo mengalami kerusakan. Keterbatasan tenaga kesehatan juga membuat layanan belum tersedia setiap hari.
IDPRO meminta pemerintah mengkaji ambang batas 3 MW dalam rancangan Perpres pusat data karena dinilai berpengaruh terhadap investasi dan lokasi pembangunan.
DPR dan pemerintah membahas 397 DIM dalam RUU Perampasan Aset. Habiburokhman mengungkap 10 pokok utama pengaturannya.
Sri Sultan menanggapi penurunan foto Gibran di Kepatihan. Sejumlah OPD Pemkot Jogja dan DPRD Kota Jogja juga telah mencopotnya.
Ofero Carria 1 meluncur dengan harga Rp29.999.000. Motor listrik ini dibekali dua baterai dan skema sewa-milik mulai Rp55.000 per hari.