Pemkab Tak Mau Andalkan Bantuan Swasta

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Sekretaris Daerah Gunungkidul Drajad Ruswandono berterima kasih atas bantuan pihak ketiga untuk mengatasi krisis air di Bumi Handayani. Meski demikian, Pemkab tidak ingin terus-terusan bergantung pada bantuan tersebut. “Tidak baik kalau terus menggantungkan bantuan dari orang lain,” kata Drajad kepada wartawan, Kamis (19/9/2019).

Menurut dia, di satu sisi bantuan dari pihak ketiga bisa membantu mengatasi masalah krisis air. Namun di sisi lain, hal itu bisa menimbulkan pandangan kurang baik karena Pemkab seakan-akan tidak bisa menangani permasalahan tersebut. Oleh karena itu, Pemkab menyiapkan beberapa langkah agar ketergantungan terhadap pihak ketiga bisa dikurangi.

Salah satu upaya yang dilakukan dengan pemetaan terhadap instalasi saluran air milik PDAM Tirta Handayani. Pemetaan ini dibutuhkan untuk memastikan jaringan berfungsi dengan normal dan saluran air sampai ke pelanggan. Untuk optimalisasi layanan Pemkab juga mengoptimalkan keberadaan spamdus dan pamsimas. “Semua ini sudah saya sampaikan dalam rapat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah [OPD] yang digelar Rabu [18/9/2019],” kata mantan Sekretaris DPRD DIY ini.

Dalam pembahasan APBD Perubahan 2019, Pemkab tidak mengalokasikan tambahan anggaran untuk dropping di BPBD Gunungkidul. Meski demikian, hal tersebut tidak menjadi masalah karena penambahan dana bisa memanfaatkan hasil efisiensi anggaran di OPD. “Di dalam pembahasan APBD Perubahan anggaran yang dimiliki sangat terbatas, jadi usulan penambahan di BPBD tidak disetujui. Ini bukan masalah, apabila dana dropping habis masih bisa mengakses belanja tak terduga atau melalui efisiensi dari kegiatan milik Pemkab,” katanya.

Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul, Edy Basuki, mengatakan jajarannya mendapatkan masukan dari Sekda Gunungkidul terkait dengan permasalahan layanan air bersih. Menurut dia untuk saat bantuan dari pihak swasta sangat banyak. Ia mencontohkan di awal Oktober 2019 terdapat bantuan sebanyak 240 tangki sehingga dapat memperpanjang penyaluran hingga akhir Oktober. “Dana milik BPBD dan kecamatan diprediksi sampai habis akhir bulan ini [September], tapi dengan tambahan bantuan maka memperpanjang penyaluran ke masyarakat yang kekurangan,” katanya.

Menurut Edy untuk tahun ini penyaluran bantuan dari pihak ketiga terus dilakukan karena sudah banyak yang berjalan. Meski demikian, untuk tahun depan ada target mengurangi bantuan dari pihak lain. “Dalam rapat menghadirkan PDAM hingga paguyuban spamdus dengan harapan potensi sumber yang dimiliki bisa dioptimalkan. Tahun depan tetap ada dana dropping, tapi harapannya anggaran yang disediakan bisa mencukupi tanpa dukungan dari pihak ketiga,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.