DPRD Gunungkidul Soroti Proyek Strategis yang Belum Jalan
DPRD Gunungkidul meminta lima proyek strategis senilai Rp17,3 miliar segera dilelang agar pengerjaan tidak molor.
Ilustrasi pemberkasan CPNS./Harian Jogja-Uli Febriarni
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL–Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Gunungkidul belum membuka pendaftaran rekrutmen CPNS. BKPP masih menunggu kepastian waktu pendaftaran dari Pemda DIY.
Kepala BKPP Gunungkidul Sigit Purwanto mengatakan hingga Senin (11/11/2019) siang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul belum mendapatkan salinan resmi mengenai perubahan formasi. “Kami masih tunggu dan mudah-mudahan pekan ini sudah turun,” kata Sigit, Senin.
Menurut dia, kepastian itu sangat dibutuhkan agar pelaksanaan rekrutmen berjalan dengan lancar. “90% kami siap membuka rektumen CPNS, tetapi untuk waktunya masih harus dikoordinasikan dengan provinsi. Jadi, kami tunggu, tapi kalau hari ini [kemarin] diminta membuka, kami juga siap,” katanya.
Sementara itu, permohonan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polres Gunungkidul sudah melonjak. Kepala Sub Bagian Humas Polres Gunungkidul Enny Nur W mengatakan di hari biasa pengajuan SKCK di kisaran 100 pemohon. Namun akhir-akhir ini mengalami lonjakan dan mencapai 150 pemohon.
Menurut dia, kenaikan ini menyusul informasi untuk rekrutmen CPNS. Enny memastikan layanan masih berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Gunungkidul meminta lima proyek strategis senilai Rp17,3 miliar segera dilelang agar pengerjaan tidak molor.
Kenali jenis lampu emergency untuk rumah, kantor, hingga area industri, mulai rechargeable, smart LED, hingga tenaga surya.
Harga cabai rawit merah tembus Rp73.500 per kg. PIHPS juga mencatat harga telur ayam, beras, bawang, dan minyak goreng masih tinggi.
Iran mendesak AS mencabut sanksi dan membebaskan aset yang dibekukan di tengah ketegangan kawasan serta konflik Selat Hormuz.
Sebanyak 3.393 PPPK paruh waktu di Bantul resah kontrak berakhir September 2026 di tengah pembatasan belanja pegawai daerah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi tak henti-hentinya mempromosikan potensi investasi di wilayahnya kepada para investor baik dalam negeri maupun luar negeri.