Kinerja Pemkot Jogja Belum Optimal, Ternyata Ini Penyebabnya

Harianjogja.com, JOGJA—Kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih berjalan sendiri-sendiri dinilai jadi alasan belum optimalnya kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja selama ini.

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi, mengatakan tahun ini Pemkot mendorong setiap OPD untuk mengacu pada sasaran tunggal langkah bersama menuju efisiensi capaian. Dengan begitu diharapkan kegiatan-kegiatan OPD di lingkup Pemkot Jogja nantinya bisa lebih sinergis. “Setiap kegiatan harus tajam apa yang yang mau dicapai,” ujarnya dalam Konsultasi Publik Rencana Kerja Daerah Kota Jogja 2021, di kompleks Balai Kota Jogja, Jumat (14/2/2020).

Setiap kegiatan, kata dia, impikasinya harus berupa hasil yang temonjo, keroso dan temoto. Artinya kegiatan harus berorientasi pada hasil yang bisa dirasakan, tidak sekadar banyak kegiatan tetapi hasilnya tidak jelas.

Ketiga hal tersebut, kata dia, diharapkan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan mulai dari OPD tingkat kota, kecamatan, kelurahan, bahkan sampai kampung, RW dan RT.

Dia mencontohkan pada sektor pendidikan yang di Kota Jogja ditargetkan harapan sekolah 12 tahun, tetapi saat ini ternyata masih ada sekitar 11% anak bersekolah tidak sampai 12 tahun.

Mereka tidak melanjutkan sekolah karena oleh lingkungan keluarganya sudah diminta bekerja. “Kalau semua fokus pada kelompok ini, angka kemiskinan turun dan harapan sekolah naik,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut dia juga mengungkapkan dengan APBD sebesar Rp1,99 triliun yang pada tahun ini, OPD harus memiliki strategi yang tepat agar sasaran dapat tercapai.

“Berbeda dengan Jakarta yang anggaran masing-masing OPD paling tidak Rp1 triliun, hari ini direncanakan besok bisa jadi. Tapi kalau kami, mungkin dua atau tiga tahun baru bisa diwujudkan,” ujar dia.

Terapkan Klasterisasi

Itulah sebabnya untuk untuk menyiasati keterbatasan anggaran tersebut, pihaknya akan mengoptimalkan sumber dana di luar APBD, meliputi APBN, Dana Keistimewaan dan corporate social responsibility (CSR) dari swasta. “Contoh [program dan proyek] yang sudah memakai APBN adalah pembangunan Pasar Prawirotaman, dengan anggaran sebesar Rp6,7 miliar,” kata dia.

Ketua DPRD Kota Jogja, Danang Rudiyatmoko, menuturkan soal pendidikan untuk mengentaskan harapan sekolah 12 tahun, perlu ada singkronisaasi antara Pemkot dengan Pmerintah Provinsi DIY, sebab pendidikan tingkat SMA berada di wilayah provinsi.

Kemudian untuk meningkatkan anggaran, senada dengan Heroe, dia menilai Pemkot hendaknya bisa mengoptimalkan Dana Keistimewaan. “Saya usulkan untuk Bappeda agar segera menerapkan klasterisasi kegiatan, mana yang bisa menggunakan Danais, mana yang hanya bisa pakai APBD murni,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.