Subardi: Wabah Corona Momentum Orang Kaya Berbagi

Harianjogja.com, JOGJA - Kondisi perekonomian akibat wabah virus Corona penyebab Covid-19 kian mengkhawatirkan. Kelompok ekonomi lemah yang selama ini bergantung pada pendapatan harian adalah kelompok yang paling terdampak. Tingkat kemiskinan akan bertambah seiring dengan tingginya pengangguran.

Fenomena ini direspon oleh Anggota Komisi VI DPR F-Nasdem, Subardi. Menurutnya ancaman kemiskinan tak dapat dihindarkan, namun dapat diminimalkan. Ia mengajak segenap pihak mengalirkan bantuan sosial, setidaknya untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

"Keinginan saya dari hati yang paling dalam adalah menyelamatkan kelompok ekonomi lemah agar kebutuhannya tercukupi. Bagi masyarakat berpenghasilan tinggi, siapapun itu baik konglomerat maupun birokrat, mari salurkan bantuan sebanyak-banyaknya. Inilah momentum kemanusiaan, momentun yang mengandung nilai sosial dan spiritual tinggi," kata Subardi dalam rilis yang diterima Harianjogja.com, Sabtu (18/4/2020). 

Data dari Kementerian Tenaga Kerja hingga medio April 2020, tercatat jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pekerja dirumahkan mencapai 1,5 juta orang. Angka ini dapat memicu gelombang kemiskinan hingga akhir tahun 2020.

Subardi menilai kesenjangan kaya dan miskin akan melebar. Pekerja harian, pelaku UKM, difabel, tunawisma, petani, buruh, pekerja wisata, perempuan dan lansia menjadi kelompok yang paling berisiko. Maka solusi paling realistis adalah menyelamatkan manusianya. Ekonomi bisa pulih jika manusianya sehat dan selamat. Untuk itu bantuan bahan pokok sangat mendesak.

"Sejak awal Maret lalu saya menyalurkan bantuan, fokus bantuan bahan pokok. Pun demikian halnya dari gaji sebagai anggota DPR. Saya bersama teman-teman anggota DPR F-Nasdem sudah potong gaji. Dana yang terkumpul Rp500 juta disalurkan untuk bantuan bahan pokok dan bantuan medis. Apapun bentuknya, berapapun bantuannya, yang dibutuhkan saat ini adalah solidaritas."

Kebijakan bantuan sosial saat ini telah disalurkan oleh kementerian sosial. Namun, minimnya data membuat penyaluran bantuan tidak cukup merata.
Menurut politisi asal Jogja tersebut pembagian perlu memanfaatkan data organisasi kependudukan terkecil mulai dari RT-RW, Dusun, Kelurahan hingga Kecamatan. "Akurasi data dibutuhkan untuk pembagian yang tepat sasaran," pungkasnya. *

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.