3 Ruas Jalan di Gunungkidul Segera Diperbaiki, Anggaran Rp5 Miliar
Pemkab Gunungkidul mengalokasikan Rp5 miliar untuk memperbaiki tiga ruas jalan pada 2026. Dua proyek sudah memasuki tahap kontrak.
Ilustrasi BPJS Kesehatan./Bisnis Indonesia-Nurul Hidayat
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL–Pemkab Gunungkidul memastikan tetap ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta bantuan iuran (PBI), baik yang didanai oleh Pemerintah Pusat, Pemda DIY maupun Pemkab. Pasalnya, pembatalan hanya berlaku untuk kepesertaan mandiri.
Kepala Bappeda Gunungkidul, Sri Suhartanto, mengatakan di awal adanya putusan Mahkamah Agung ada celah iuran untuk PBI dari APBD Gunungkidul akan ada surplus karena pembatalan kenaikan iuran. Hanya, keputusan pembatalan hanya berlaku untuk peserta mandiri. Untuk PBI tetap ada kenaikan menjadi Rp42.000 per peserta. “Informasinya untuk PBI tetap naik, jadi beban yang ditanggung untuk pembayaran premi tidak berkurang,” kata Sri Suhartanto, Kamis (23/4/2020).
Menurut dia, dalam APBD 2020 sudah menyiapkan alokasi sekitar Rp60 miliar. Tetapi jumlah ini belum bisa mencakup seluruh peserta yang berjumlah 153.000 jiwa. Untuk kebutuhan dalam satu tahun kebutuhan biaya mencapai Rp80 miliar. “Masih ada kekurangan sekitar Rp20 miliar,” katanya.
Mantan Sekretaris Bappeda ini mengatakan untuk kekurangan pembayaran premi akan dibahas pada saat penyusunan APBD Perubahan 2020. Salah satu opsinya dengan memanfaatkan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun anggaran 2019. Meski demikian, penggunaan silpa harus melalui pembahasan yang mendalam, terlebih untuk saat ini ada refocusing kegiatan Pemkab dalam upaya percepatan penanggulangan Covid-19.
“Kami tetap berusaha menutupi kekurangan itu karena hal tersebut merupakan kewajiban yang harus ditanggung oleh Pemkab untuk pembayaran premi BPJS Kesehatan melalui APBD,” katanya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Wonosari, Syarifatun Kurnia Ekawati, mengatakan jajarannya masih menunggu peraturan terbaru. Menurutnya, kebijakan kenaikan premi iuran berdasarkan peraturan yang diterbitkan oleh Presiden. Oleh karena itu, kebijakan baru disusul peraturan presiden. “Kami tunggu saja karena pasti ada peraturan lanjutan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Gunungkidul mengalokasikan Rp5 miliar untuk memperbaiki tiga ruas jalan pada 2026. Dua proyek sudah memasuki tahap kontrak.
Bank Sampah Berlian 08 di Jogja memanfaatkan minyak jelantah sebagai bahan bakar pirolisis sampah plastik residu sehingga proses lebih cepat dan hemat.
Jadwal imsak, Subuh, dan Maghrib di DIY pada Kamis 30 Juli 2026 untuk puasa sunnah Kamis. Cek waktu sahur dan berbuka di sini.
Jadwal KRL Solo-Jogja Kamis 30 Juli 2026 lengkap dari Palur hingga Jogja. Simak 12 perjalanan dan tarif Commuter Line Rp8.000.
KPK mendalami penukaran 46.500 dolar Singapura yang diduga disiapkan Suhardiman Amby untuk Raja Juli Antoni dalam penyidikan kasus Kuansing.
PSEL Legok Nangka senilai Rp7,2 triliun mulai dibangun di Kabupaten Bandung. Proyek ini akan mengolah 2.131 ton sampah per hari dan menghasilkan listrik 40,79 M