Penanganan Corona Jangan Berkutat dengan Koordinasi

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Wakil Ketua DPRD Gunungkidul, Suharno, meminta jajaran Pemkab segera merealisasikan pemberian jaminan perlindungan sosial kepada masyarakat. Pasalnya, hingga saat ini belum ada kejelasan terkait dengan pemberian bantuan tersebut. “Jangan terlalu banyak berkoordinasi karena masyarakat tingkat bawah sudah banyak yang membutuhkan bantuan,” kata Suharno, Kamis (23/4/2020).

Menurut dia, Pemkab harus mengambil langkah cepat untuk segera merealisasikan bantuan khususnya jaminan jatah hidup [jadup]. “Jangan banyak prosedural karena harus ada aksi nyata. Kalau perlu pemberian sembako dilakukan secara merata tidak membeda-bedakan antara kaya dan miskin,” katanya.

Suharno mengaku sudah berkeliling bertemu dengan warga selama pandemi berlangsung. Hasilnya, rakyat sudah waspada karena sudah banyak mengantisipasi penyebaran Corona mulai dari penyemprotan disinfektan hingga penggunaan masker. Menurut dia, permasalahan yang dihadapi masyarakat lebih pada kebutuhan pasokan bahan pangan karena hingga sekarang belum ada bantuan dari Pemkab.

“Untuk pengadaan alat perlindungan diri [APD] bisa cepat, tetapi untuk bantuan ke masyarakat kesannya lambat,” katanya.

Tak hanya menyoroti masalah pemberian jatah hidup yang belum direalisasikan, Suharno juga melihat pembagian masker kurang efektif. Hal ini dikarenakan sudah banyak bantuan masker dari pihak ketiga. Di sisi lain, pengadaan yang dilakukan belum bisa memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat karena satu desa hanya dijatah sekitar 200 lembar.

Menurut dia, pembagian tidak efektif karena sasaran hanya berpusat bagi warga yang berada di lingkungan perangkat desa. “Masker diberikan secara bertahap. Tetapi nanti kalau ada pembagian lagi, masker lama dinilai sudah lusuh dan ujung-ujungnya dibagikan ke orang yang sama. Jadi, kejadian seperti ini harus diantisipasi jangan sampai terjadi,” katanya.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Gunungkidul, Siwi Iriyanti, mengatakan jajarannya mengalokasikan anggaran Rp10 miliar untuk jaminan perlindungan sosial. Hanya, bantuan belum bisa dilaksanakan karena masih proses verifikasi data.

Verifikasi ini sangat penting untuk memastikan tidak ada duplikasi bantuan kepada masyarakat, karena bantuan tidak hanya bersumber dari Pemkab. Bantuan juga bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemda DIY hingga bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa. “Ini yang harus diteliti sehingga bantuan tepat sasaran. Mudah-mudahan mulai pekan depan bantuan dalam bentuk sembako senilai Rp300.000 bisa disalurkan ke masyarakat,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.