Prabowo Minta 70 Persen Hasil Tambang Dinikmati Negara, Ini Alasannya
Prabowo menginstruksikan minimal 70% hasil pengelolaan IUP dinikmati negara dan memperketat pengawasan ekspor untuk menyelamatkan kekayaan alam.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X Berbicara soal penyakit yang disebabkan virus corona SARS-CoV-2. /Ist-Youtube Humas Jogja
Harianjogja.com, JOGJA-- Gubernur DIY Sri Sultan HB X menyatakan pencairan bansos menggunakan APBD DIY secara khusus menyasar kelompok program keluarga harapan (PKH) mengingat kategori lain telah disasar Kemensos, kabupaten kota dan desa.
Sultan mengatakan Pemda DIY akan mengucurkan bantuan sosial dengan menyasar penerima paket program keluarga harapan (PKH). Di mana dari para penerima PKH telah mendapatkan Rp200.000 per bulan sehingga, Pemda DIY akan menambahkan Rp400.000 atau dengan cara top up agar penerima mendapatkan total Rp600.000 selama tiga bulan.
Pemda DIY telah melakukan identifikasi calon penerima top up secara keseluruhan di DIY. Namun dalam waktu dekat ini akan bertemu dengan kabupaten untuk dikonfirmasikan atau dicocokkan lagi guna melihat kemungkinan masih ada tambahan atau pengurangan.
"Termasuk nama ini dobel atau tidak, nanti kalau kami cocokkan, kalau sudah sepakat semua ya sudah [data] itu yang kita jadikan dasar untuk memberikan bantuan kami tambahnya Rp400.000 [karena Rp200.000 sudah diberikan melalui PKH], bantunya tambahan. Sama kabupaten,
kalau pusat sudah mulai dibagikan, kami menyisir yang belum [menerima]," kata Sultan di Kepatihan, Selasa (12/5/2020).
Sultan menambahkan jika sudah ada kecocokan dan kesepakatan data dengan kabupaten pencairan bantuan akan segera direalisasikan. Bantuan diberikan secara tunai dan akan disalurkan melalui Bank BPD DIY melalui by name by address setiap penerima.
Jika dalam pekan ini sudah pencocokan data dengan kabupaten sudah selesai maka kemungkinan bisa dicairkan pada pekan ini. Akantetapi jika masih butuh pencocokan ulang agar tidak terjadi penerima dobel, maka pendistribusian akan dilakukan pekan depan.
"Jadi mungkin baru bisa [dicairkan setelah pencocokan data], tadi sanggupnya kalau besok bisa dikonfirmasi, ya Sabtu Minggu mau dilakukan [pendistribusian]. Karena daftar itu sudah ada semua hanya perlu konfirmasi dari kabupaten dan kota sudah menunjuk sampai alamat kelurahan. Tetapi kan harus konfirmasi, tetapi kalau ada tambahan kan mungkin baru bisa pekan depan," kata Sultan.
Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji menegaskan pencocokan data dilakukan lebih detail dan hati-hati agar penerima bantuan tepat sasaran. "Terutama agar tidak terjadi penerima dobel, sehingga kami harus mencocokkan data dengan kabupaten dan kota," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Prabowo menginstruksikan minimal 70% hasil pengelolaan IUP dinikmati negara dan memperketat pengawasan ekspor untuk menyelamatkan kekayaan alam.
Jadwal KRL Jogja-Solo Kamis 19 November 2026 tersedia dalam 15 perjalanan. Simak jadwal setiap stasiun dan tarif tiket Rp8.000.
Laporan GASA 2026 mencatat WhatsApp menjadi platform yang paling sering digunakan penipu menghubungi masyarakat Indonesia.
Pemkot Jogja membahas rencana pengalihan pengelolaan 1.241 PPPK paruh waktu ke pemerintah pusat yang berpotensi meringankan APBD.
Megawati mencetak 13 poin saat Hyundai Hillstate menang 3-1 atas SOOP dan meraih kemenangan perdana di Liga Voli Korea 2026/2027.
Pemkab Bantul menjadwalkan pembahasan peluang perubahan status 643 PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu pada 24-25 November 2026.