KPU Gunungkidul Butuh Tambahan Dana Rp4,3 Miliar untuk Beli APD

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul membutuhkan tambahan anggaran untuk penyelenggaraan pilkada sebesar Rp4,3 miliar. Anggaran ini rencananya digunakan untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) guna pencegahan penyebaran Covid-19.

Ketua KPU Gunungkidul, Ahmadi Ruslan Hani, mengatakan tahapan pilkada dilanjutkan kembali mulai 15 Juni 2020. Menurut dia, lanjutan tahapan juga mengacu pada protokol kesehatan penanggulangan Corona. “Kami masih menunggu Peraturan KPU [PKPU] terbaru berkaitan dengan lanjutan tahapan pilkada,” kata Hani, Kamis (11/6).

Untuk penyesuaian tahapan baru, KPU Gunungkidul sudah melakukan kajian. Hasilnya, diperkirakan ada tambahan anggaran Rp4,3 miliar. Yang digunakan untuk pengadaan APD sesuai dengan protokol kesehatan. “Jadi dengan tambahan ini maka anggaran pilkada di KPU mencapai Rp30,4 miliar,” katanya.

Disinggung mengenai tambahan anggaran apakah bersumber dari Pemerintah Pusat atau Pemkab, Hani belum bisa memastikan. Untuk kepastian masih menunggu kebijakan resmi dari Pusat serta menunggu hasil rapat gabungan antara KPU, DPR dan Kemeterian Dalam Negeri. “Ya kami tunggu saja hasilnya,” katanya.

Untuk tambahan anggaran KPU juga berkoordinasi dengan Pemkab Gunungkidul. “Akhir pekan lalu kami menggelar rapat koordinasi terkait dengan anggaran pilkada,” katanya.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Saptoyo, mengatakan jajarannya sudah mendapatkan informasi terkait dengan rencana penambahan anggaran untuk pilkada. BKAD juga mulai membahas potensi penambahan anggaran. “Masih belum final karena masih berproses,” kata Saptoyo.

Menurut dia, untuk penambahan di internal KPU sudah mengajukan penambahan Rp1 miliar ke Pemerintah Pusat. Meski demikian, dia belum bisa memastikan apakah pengajuan tersebut disetujui atau belum. “Yang jelas anggaran digunakan untuk pengadaan APD guna mendukung pelaksanaan tahapan pilkada di tengah pandemi Corona,” katanya.

Untuk lingkup kabupaten, Saptoyo menuturkan masih terus membahasnya. Selain wacana penambahan hibah ke KPU, Pemkab terus berkoordinasi berkaitan dengan rasionalisasi anggaran untuk pilkada. “Segala opsi terus dikaji mulai dari rasionalisasi hingga wacana penambahan hibah ke KPU. Yang jelas, sekarang masih dalam proses karena tahapan harus disesuaikan dengan protokol Covid-19,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.