KPK Dalami Temuan ICW soal Kontrak Influencer RANS Rp14,7 Miliar
KPK merespons temuan ICW soal pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar di dua kementerian pada 2024-2026.
Foto ilustrasi. /Ist-Freepik
Harianjogja.com, JOGJA--Pemerintah Kota Yogyakarta akan mengikuti arahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait pelaksanaan tahun ajaran baru 2020/2021, salah satunya dengan mempersiapkan dukungan untuk menerapkan kegiatan pembelajaran secara daring.
"Kami ikuti arahan dari Kemendikbud, untuk daerah yang belum zona hijau diminta untuk pembelajaran daring. Mau tidak mau kami harus siapkan semuanya," kata Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi, Senin (22/6/2020).
Dinas Pendidikan dan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandingan Kota Yogyakarta, menurut dia, sudah membahas penyiapan dukungan untuk menjalankan kegiatan pembelajaran secara daring.
"Sekarang kan belum masuk tahun ajaran baru. Tetapi, kami siapkan bagaimana back-up (mendukung) untuk pembelajaran daring," kata Wakil Wali Kota, yang akan terus memantau perkembangan kasus COVID-19 di Yogyakarta.
Kegiatan belajar mengajar secara daring di Kota Yogyakarta sudah dilaksanakan sejak 23 Maret 2020 sebagai bagian dari upaya untuk mencegah penularan virus corona penyebab COVID-19 di satuan pendidikan.
Saat ini, proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama tahun ajaran 2020/2021 yang juga dilakukan via daring masih berlangsung. Proses PPDB SMP negeri dijadwalkan selesai awal Juli.
Berdasarkan keputusan Kemendikbud, tahun ajaran baru tetap dimulai Juli. Namun di daerah yang berada pada zona kuning, oranye, dan merah kegiatan pembelajaran tetap dilakukan dari jarak jauh.
Kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah hanya boleh dilakukan di zona hijau, daerah yang dinilai aman dari penularan COVID-19, namun dengan persyaratan ketat.
BACA JUGA : Sekolah di Jogja Dipastikan Belum Dibuka Hingga Juli
Kegiatan belajar mengajar di sekolah hanya boleh dilakukan apabila ada izin dari pemerintah daerah dan otoritas terkait serta mendapat persetujuan dari para orang tua dan wali murid.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Baskara Aji mengatakan pemerintah provinsi belum akan mengaktifkan kegiatan pembelajaran di sekolah dan meminta pemerintah daerah mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara daring untuk mengetahui efektivitasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK merespons temuan ICW soal pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar di dua kementerian pada 2024-2026.
Bakom menyebut Prabowo menelusuri pengguna hasil dugaan penyadapan, sementara kehadiran TNI di Jakarta disebut terkait isu keselamatan Presiden.
Isu Gibran kembali menyampaikan niat mundur membuat wartawan memadati Istana Wapres. Sejumlah ASN Setwapres terlihat saling berpelukan.
Polda DIY menetapkan dua tersangka pembawa dan pengguna molotov pasca demo 10 November 2026. Polisi mengamankan 157 orang untuk diperiksa.
Prodi HI FISB UII mengecam dugaan kekerasan dalam aksi 10 November dan mendesak pengusutan independen serta perlindungan bagi demonstran.
DPR akan membawa usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran Rakabuming Raka ke rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).