Komnas HAM Olah TKP Aksi 10 November, Telusuri Dugaan Aparat Masuk UGM
Komnas HAM menelusuri pergerakan massa aksi 10 November dari Kantor DPRD DIY hingga Bundaran UGM, termasuk dugaan penggunaan gas air mata.
Objek Wisata Taman Sari/Wikipedia
Harianjogja.com, JOGJA - Destinasi Unggulan Kota Jogja, Taman Sari akan segera dibuka setelah lebih dari tiga bulan tutup.
Ketua kampung Taman Sari, Ibnu Titianto mengatakan pihaknya telah meminta izin kepada Keraton Jogjakarta dan Pemkot Jogja menyangkut pembukaan Taman Sari. "Bahwa intinya wisata Taman Sari selalu siap [untuk dibuka], Taman Sari lima hari sekali kami semprot disinfektan," jelasnya pada Senin (6/7/2020).
Ibnu menerangkan pengetatan protokol kesehatan sudah dilakukan sebelum penerapan masa tanggap darurat. Hal itu diwujudkan dengan penyediaan wastafel yang hampir merata di seputaran jalan kampung Taman Sari. Bahkan Ibnu mengatakan relawan tidak hanya menyemprot kampung Taman Sari tapi juga membantu petugas situs Taman Sari untuk melakukan penyemprotan.
Dikatakan Ibnu, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pelaku wisata mulai dari usaha kuliner, tour guide, hingga tukang parkir untuk bersiap menerima pengunjung di Taman Sari., "Artinya SOP protokol baik itu kelengkapan maupun SDM itu kita siapkan, kita juga telah melakukan simulasi kasar," tambahnya.
Selain itu saat kembali dibuka, Ibnu menjelaskan Taman Sari akan menerapkan pembatasan kapasitas pengunjung. Sebelum pandemi pengunjung Taman Sari bisa lebih dari 400 orang. Namun saat dibuka kembali ini Taman Sari hanya akan menerima pengunjung sekitar 250 orang. Pihaknya juga berkoordinasi dengan Pemkot Jogja menyangkut penyediaan Kode QR.
Kepala Bidang Atraksi Wisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Kota Jogja, Edukasi Sugiharto mengatakan Taman Sari berkoordinasi dengan provinsi yakni menginduk ke Kraton. Namun dia menjelaskan secara prinsip provinsi bersinergi dengan Kota Jogja tidak ada bedanya. "Intinya kita bersama-sama mempersiapkan itu dalam tataran simulasi," jelas Edi dihubungi pada Senin (6/7/2020).
Edi menjelaskan bahwa simulasi bertujuan untuk mengevaluasi. "Simulasi kan endingnya evaluasi, kurang apa, kurang apa," ujarnya. Sehingga salah satu arahan yang diberikan berupa jam operasional yang tidak penuh seminggu, melainkan ada satu hari tertentu yang dikhususkan untuk membersihkan destinasi.
Lebih jauh Edi mengatakan saat ini tengah disusun protokol kesehatan yang harus ditetapkan destinasi wisata dan pelaku usaha wisata. Dalam draf tersebut ada salah satu klausul yang mewajibkan destinasi wisata untuk melakukan self assessment. "Semua destinasi tertinggi melaksanakan self assessment dan penilaian mandiri sesuai kriteria yang kita sampaikan dalam bentuk SE nanti," jelasnya.
"Tapi dalam konteks mereka [destinasi wisata] ingin mendapatkan verifikasi, karena verifikasi endingnya adalah surat keterangan surat hasil verifikasi dalam konteks uji coba operasional pariwisata, bahasanya dapat itu bisa mengajukan atau tidak, tapi mereka wajib melakukan self assessment," tambah Edi.
Dia mengatakan dalam Peraturan Walikota No. 51/2020 tertera sanksi, sehingga bagi pelaku usaha wisata yang saat dilakukan Rapat Pimpinan (Rapim) dalam hal ini monitoring dinilai tidak layak maka mereka harus siap dengan sanksi-sanksi itu. Aturan dasar-dasar untuk asesmen sedang disusun oleh Dinas Kesehatan Kota Jogja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Komnas HAM menelusuri pergerakan massa aksi 10 November dari Kantor DPRD DIY hingga Bundaran UGM, termasuk dugaan penggunaan gas air mata.
Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo Kamis 19 November 2026 tersedia 10 perjalanan. Simak jam keberangkatan dari kedua stasiun.
Jadwal KRL Solo-Jogja Kamis 19 November 2026 tersedia 12 perjalanan dari Palur. Simak jam keberangkatan di setiap stasiun.
Jadwal KRL Jogja-Solo Kamis 19 November 2026 tersedia dalam 15 perjalanan. Simak jadwal setiap stasiun dan tarif tiket Rp8.000.
Laporan GASA 2026 mencatat WhatsApp menjadi platform yang paling sering digunakan penipu menghubungi masyarakat Indonesia.
Pemkot Jogja membahas rencana pengalihan pengelolaan 1.241 PPPK paruh waktu ke pemerintah pusat yang berpotensi meringankan APBD.