Regulasi Permodalan UMKM Diusulkan Lebih Fleksibel di Tengah Pandemi

Harianjogja.com, JOGJA—Akses permodalan masih menjadi kendala bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) wilayah DIY untuk bisa bangkit di tengah pandemi. DPRD DIY meminta kepada pihak terkait agar lebih fleksibel terhadap regulasi permodalan bagi UMKM diera corona ini.

Anggota Komisi B DPRD DIY Nurcholis Suharman menjelaskan banyak UMKM yang merugi akibat pandemi corona, di sisi lain mereka belum sepenuhnya mendapatkan kemudahan akses permodalan. Padahal modal menjadi paling utama bagi mereka untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Ia berharap regulasi terkait permodalan lebih diperlunak dibandingkan saat situasi normal.

BACA JUGA : Danang Rudiyatmoko Dukung UMKM di Kota Jogja Berinovasi

“Jangan sampai banyak dana tetapi UMKM kesulitan mengaksesnya, sehingga akses itu harus diberikan. Soal regulasi sebaiknya jangan disamakan antara situasi normal dengan tidak normal di tengah pandemi,” katanya, Senin (27/7/2020).

Ia menambahkan, tak hanya kemudahan akses, namun juga pendampingan harus diberikan. Karena dikhawatirkan modal yang sudah didapatkan justru habis sebelum dimanfaatkan untuk membangkitkan usaha.

“Harus ada dorongan bantuan pendampingan. Sekarang misal sudah mendapatkan modal kalau digunakan banyak kebutuhan lain, ini akan jadi masalah juga, sehingga didampingi,” katanya.

BACA JUGA : Tak Ada Pemasukan, UMKM di Sleman Terpaksa Liburkan

Selain itu pemerintah perlu memanfaatkan akses digital dalam membangun UMKM. Sebenarnya sudah berjalan di tengah pandemi seperti munculnya aplikasi sibakul yang memberikan gratis ongkir. Cara-cara digital ini perlu dikembangkan dengan memberikan akses data buyer kepada UMKM.

“Sehingga UMKM bisa tahu, produknya disukai pihak mana saja, segmennya seperti apa, pemerintah harus membantuk mencarikan data buyer ini sangat membantu UMKM untuk menyiapkan produk yang tepat,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.