KSPSI Gunungkidul Usulkan UMK 2027 Minimal Rp2,659 Juta
KSPSI AGN-ATUC Gunungkidul mengusulkan UMK 2027 minimal Rp2.659.000 atau naik 7,5%-10% demi menjaga daya beli pekerja.
Sejumlah anak terlihat mencari ikan di telaga yang mengering akibat musim kemarau di Kalurahan Sumberejo, Semin. Foto diambil akhir pekan lalu./Harian Jogja-David Kurniawan
Harianjogja.com, KULONPROGO – Sejumlah kapanewon di Gunungkidul melaporkan anggaran droping penyaluran air bersih mulai menipis. Diperkirakan anggaran yang dimiliki akan habis mulai akhir September hingga Oktober.
Anggaran yang makin menipis terlihat di Kapanewon Girisubo. Total di kapanewon ini memiliki anggaran droping sekitar Rp90 juta, namun hingga sekarang sudah dipergunakan lebih dari separuhnya.
Panewu Anom Girisubo, Arif Yahya mengatakan, pihaknya terus melakukan droping ke masyarakat yang kekurangan air bersih. Secara umum, hampir seluruh wilayah di Girisubo mengalami krisis saat kemarau karena sumber air yang dimiliki sangat terbatas.
Untuk masalah anggaran, ia mengakui sudah banyak terpakai untuk membayar kegiatan droping air bersih yang dilakukan oleh pihak ketiga. Diperkirakan dana sebesar Rp90 juta yang dimiliki akan habis di akhir September ini. “Targetnya 500 tangki, tapi di akhir Agustus sudah tersalurkan sebanyak 325 tangki. Perkiraan kami nanti di akhir bulan sudah habis,” kata Arif, Minggu (6/9/2020).
Dia pun berharap segera memasuki musim hujan agar kebutuhan air masyarakat bisa terpenuhi. Meski demikian, apabila anggaran di kapanewon telah habis dan belum memasuki musim penghujan, maka akan meminta bantuan kepada BPBD Gunungkidul agar memperluas penyaluran air bersih di Kapanewon Girisubo. “Kami tidak droping sendirian, tapi juga ada bantuan dari BPBD,” katanya.
Baca Juga: Survei LSI: Pilkada Serentak Digelar Saat Pandemi, Hanya 46 Persen Pemilih Datang ke TPS
Kondisi anggaran yang makin menipis juga terlihat di Kapanewon Tepus. Diperkirakan anggaran yang dimiliki akan habis di pertengahan Oktober mendatang. Panewu Tepus, Alsito mengatakan, penyaluran air bersih ke masyarakat sudah dilaksanakan sejak akhir Juni hingga sekarang. Total anggaran yang disediakan mencapai Rp106 juta untuk mengcover bantuan di Kalurahan Sidoharjo, Tepus dan Purwodadi. “Untuk Kalurahan Giripanggung dan Sumberwungu pelaksanaan penyaluran ditanggung oleh BPBD Gunungkidul,” katanya.
Alsito menuturkan, proses droping air ke masyarakat masih terus berjalan. Kondisi ini pun berdampak terhadap alokasi yang dimiliki karena terus berkurang. Diperkirakan anggaran akan habis di pertengahan Oktober mendatang. “Ya kalau habis akan minta bantuan ke BPBD,” katanya.
Baca Juga: Sambut Kuliah Tatap Muka, Kampus Ini Siapkan Hotel untuk Karantina Mahasiswa
Kepala Jawatan Sosial, Kapanewon Rongkop, Endang Ismiyati mengatakan, pihaknya mengalokasikan anggaran sekitar Rp73 juta untuk droping air di tahun ini. Menurut dia, pada saat perencanaan anggaran yang dimiliki lebih banyak, tapi dikarenakan adanya refocusing untuk penanganan corona, maka alokasi banyak dikurangi.
Menurut dia, meski droping terus berlangsung, namun dari sisi alokasi masih mencukupi. Diperkirakan anggaran baru akan habis di akhir Oktober mendatang. “Kami baru lakukan droping baru mulai 10 Agustus lalu, jadi kemungkinan akan habis di akhir Oktober,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
KSPSI AGN-ATUC Gunungkidul mengusulkan UMK 2027 minimal Rp2.659.000 atau naik 7,5%-10% demi menjaga daya beli pekerja.
Nasdem Gunungkidul menargetkan 11 kursi DPRD agar merebut posisi ketua dewan serta menyiapkan langkah untuk memenangkan Pilkada mendatang.
Walhi mendesak Polri membuka identitas 20 korporasi tersangka karhutla dan menelusuri perusahaan yang terafiliasi investor asing.
Dosen UII mendampingi kelompok PKK Dusun Tiyasan, Sleman, membuat batik ecoprint berbahan daun dan bunga lokal untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
DPRD Kota Jogja meminta anggaran kedaruratan bencana tidak disamakan dengan OPD lain demi menjaga kesiapsiagaan menghadapi banjir.
DPRD DIY akan berkomunikasi dengan Polda DIY untuk mengevaluasi pengamanan demonstrasi dan dugaan kekerasan terhadap peserta aksi di Jogja.