KPK Dalami Proyek di Satpol PP Damkar dan 16 Dinas di Kabupaten Klaten
KPK memeriksa 18 saksi untuk mendalami proyek di Satpol PP Damkar dan 16 dinas Pemkab Klaten dalam kasus dugaan korupsi Bupati Klaten.
Suasana ramai dan macet sejumlah kendaraan wisatawan yang akan masuk ke TPR Parangtritis, Bantul, Kamis (31/12/2020). /Suara.com-Muhammad Ilham Baktora
Harianjogja.com, JOGJA- Menjelang pergantian tahun baru 2020, objek wisata pantai Parangtritis di Bantul benar-benar ditutup. Puluhan pengendara berpelat nomor DIY dan luar kota terpaksa putar balik saat melintas di Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) Parangtritis, Kretek, Bantul, Kamis (31/12/2020) malam.
Tim gabungan yang terdiri dari gugus tugas pencegahan Covid-19 Bantul, Satpol PP polres, Koramil, Dishub Bantul dan dibantu gugus tugas di wilayah Kecamatan Kretek menyekat gerbang masuk objek wisata Pantai Parangtritis itu.
Hal itu sesuai dengan kebijakan Pemprov DIY yang juga diteruskan ke Pemkab Bantul bahwa destinasi wisata wilayah Bantul ditutup pada pergantian malam tahun baru.
Baca juga: Campur Cabai Hijau dengan Pewarna Merah, Petani Temanggung Ditangkap Polisi
Seorang wisatawan asal Semarang, Rukmana mengaku kecewa ketika sampai di TPR Parangtritis. Pihaknya yang membawa satu keluarga untuk menghabiskan akhir tahun 2020 pupus.
Dirinya tidak bisa masuk karena tim gabungan menolak dirinya masuk karena tujuannya untuk bermalam tahun baru.
"Saya tidak tahu jika Parangtritis ditutup. Tadi saat masuk petugas tanya tujuannya apa?, saya bilang mau melintas Parangtritis. Karena tahu kami ingin bermalam tahun baru, akhirnya diminta putar balik," kaya Rukmana ditemui di TPR Parangtritis, Kamis (31/12/2020).
Ia mengatakan akan bermalam di Kota Jogja untuk sementara. Pihaknya tidak memutuskan menghabiskan malam tahun baru di wilayah kota.
Baca juga: Medsos Jadi Tulang Punggung Bisnis pada 2021
Pantauan di lapangan sejak pukul 20.30 ada sekitar 20 wisatawan yang terpaksa balik arah. Banyak kendaraan berplat Solo, Bandung dan Jakarta yang terpaksa mengurungkan rencana merayakan tahun baru di wilayah selatan.
Selain itu, TPR Parangtritis juga padat karena kendaraan baik motor dan mobil harus antre karena pengecekan identitas oleh tim gabungan.
Perwira Pengendalian, Kompol S Parmin yang juga Kapolsek Kretek menjelaskan bahwa penyekatan dilakukan sesuai surat keputusan Pemkab Bantul untuk menutup objek wisata pada pergantian tahun baru.
"Karena situasi masih pandemi Covid-19, pada malam tahun baru ini ditiadakan untuk melaksanakan kegiatan yang ada di pantai Parangtritis. Maka kami lakukan penutupan dan meminta putar balik bagi wisatawan," kata Parmin.
Bagi warga Parangtritis dan warga Gunungkidul diperbolehkan melintas dengan menunjukkan identitas.
"Petugas akan mengecek identitas pengendara, lalu menanyakan tujuan. Jika memang warga Parangtritis kami perbolehkan melintas. Jika bukan warga terpaksa kami minta balik," katanya.
Terpisah Koordinator TPR Parangtritis, Rohmat Ridwanto menjelaskan penutupan dan penyekatan gerbang masuk dilakukan sejak pukul 18.00-06.00 wib.
"Penutupan selama 12 jam, nanti tupoksinya berada di ranah petugas gabungan," jelas dia.
Hingga pukul 18.00 wib, sebelum TPR ditutup, kata Rohmat ada sekitar 6.500 pengunjung yang masuk ke Parangtritis sejak pagi.
"Sudah banyak yang masuk tadi pagi hingga sore. Hanya saja yang datang pada pukul 18.00 wib harus kembali," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
KPK memeriksa 18 saksi untuk mendalami proyek di Satpol PP Damkar dan 16 dinas Pemkab Klaten dalam kasus dugaan korupsi Bupati Klaten.
Delapan ASN Gunungkidul dijatuhi hukuman disiplin, termasuk tiga PPPK yang dipecat. BKPPD masih memeriksa tiga pegawai lainnya.
Presiden Prabowo dijadwalkan menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR pada 25 November 2026.
Mentan Andi Amran Sulaiman mengunjungi peternakan WMU di Gunungkidul untuk meninjau rantai pasok ayam dan telur serta anomali harga.
Sebanyak 35 dari 56 Pustu Kulon Progo mengalami kerusakan. Keterbatasan tenaga kesehatan juga membuat layanan belum tersedia setiap hari.
IDPRO meminta pemerintah mengkaji ambang batas 3 MW dalam rancangan Perpres pusat data karena dinilai berpengaruh terhadap investasi dan lokasi pembangunan.