Buntut Serangan Ransomware, Jokowi Minta BPKP Audit Tata Kelola Pusat Data Nasional
Presiden Jokowi meminta BPKP untuk melakukan audit tata kelola dan finansial pusat data nasional.
Ilustrasi. /Freepik
Harianjogja.com, JOGJA--Menanggapi edaran dari Pemda DIY yang menyatakan bahwa perguruan tinggi diizinkan menggelar pembelajaran tatap muka, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi Wilayah V DIY, Fathul Wahid menyatakan perguruan tinggi swasta yang hendak menggelar kelas luring maka harus menerapkan protokol kesehatan sebagaimana arahan pemerintah.
Meski sudah ada lampu hijau dari Pemda DIY, pada semester genap tahun akademik 2020/2021 mendatang belum semua perguruan tinggi swasta (PTS) yang bernaung di bawah Aptisi Wilayah V DIY siap menerapkan pembelajaran luring. Fathul sempat membuat survei terhadap 72 PTS di DIY dengan 526 program studi pada pertengahan Desember 2020 lalu.
Hasilnya, 4 PTS (6%) akan menerapkan pembelajaran daring penuh pada semester genap, 42 PTS (58%) menerapkan pembelajaran dengan sebagian besar sistem daring, 2 PTS (3%) menerapkan kombinasi daring dan luring, 21 PTS (29%) menerapkan pembelajaran sebagian besar sistem luring, dan 3 PTS (4%) masih menunggu perkembangan kondisi pandemi di DIY dan secara nasional.
BACA JUGA: Mengeluh Sesak Napas, Wisatawan Asal Jakarta Meninggal Mendadak di Pantai Gunungkidul
"Yang menerapkan daring penuh ada dua universitas dan dua perguruan tinggi. Sementara yang menerapkan sebagian besar sistem luring didominasi perguruan tinggi jenis akademi," kata Fathul, Jumat (1/1/2021).
Lebih lanjut, soal kesiapan pembelajaran luring menurutnya belum semua PTS siap untuk menjalankannya. "70% perguruan tinggi sudah melakukan persiapan pembelajaran luring, baik persiapan sebagian maupun persiapan yang sudah lengkap," tuturnya.
Fathul merinci pembelajaran luring bagi sejumlah PTS itu akan diprioritaskan pada kelas yang berbasis praktikum, keterampilan laboratorium kedokteran/keperawatan, pendidikan/praktik klinik, pendidikan profesi, magang, kuliah lapangan, tugas akhir, dan kuliah kerja nyata.
"Syaratnya kalau sudah siap menggelar kelas tatap muka maka harus berkoordinasi dengan satgas Covid-19 di kabupaten/kota setempat," lanjutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Presiden Jokowi meminta BPKP untuk melakukan audit tata kelola dan finansial pusat data nasional.
Lima WNI dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0 dilaporkan ditahan Israel di perairan Siprus.
Jemaah haji asal Solo menjalani amputasi jempol kaki di Makkah akibat komplikasi diabetes saat ibadah haji 2026.
Harga minyak mentah Indonesia April 2026 melonjak menjadi 117,31 dolar AS per barel akibat konflik Timur Tengah dan Selat Hormuz.
Dewan Pers mendesak pemerintah Indonesia menempuh jalur diplomatik untuk membebaskan tiga jurnalis yang ditahan Israel.
Sri Wagiyati, pedagang asongan stadion di Jogja, menemukan keluarga baru lewat kedekatannya dengan suporter BCS, Brajamusti, dan Slemania.