Rawan Penularan, Dewan Gunungkidul Protes Kebijakan Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL– Komisi D DPRD Gunungkidul mengkritisi kebijakan isolasi mandiri bagi warga yang dinyatakan positif corona, meski berstatus tanpa gejala. Kebijakan ini sangat riskan karena memicu penularan yang lebih banyak, sedangkan dari tingkat kesembuhan juga lama karena upaya pengawasan kurang maksimal.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Gunungkidul, Ari Siswanto mengatakan, penularan virus Corona di masyarakat masih terus bertambah. Ia mengungkapkan, didalam rapat koordinasi dengan Dinas Kesehatan disampaikan untuk meninjau ulang kebijakan isolasi mandiri bagi warga positif corona, meski berstatus OTG.

Menurut dia, isolasi mandiri dinilai tidak efektif karena masalah bisa menjadi penyebab penularan didalam keluarga. “Sudah banyak keluarga yang tertular karena isolasi mandiri. Jadi, harus diperbaiki agar penularan bisa ditekan,” katanya, Senin (18/1/2021).

Selain itu, Ari berpendapat isolasi mandiri juga berdampak terhadap proses penyembuhan yang lebih lama. hal ini disebabkan pengawasan terhadap warga positif tidak bisa dioptimalkan. “Saran kami agar ada shelter untuk karantina bersama,” ungkapnya.

Politikus PKS ini mengatakan, untuk mengatasi permasalahan ini dibutuhkan adanya shelter untuk karantina massal. Ia mengungkapkan, untuk isolasi itu bisa disediakan di masing-masing kapanewon, tapi apabila tidak memungkinkan bisa dibuat dengan model zonasi. “Saya kira dengan karantina massal akan lebih baik karena pengawasan bisa lebih maksimal dan risiko penularan di antara keluarga bisa ditekan,” tuturnya.

BACA JUGA: Tinjau Banjir di Kalsel, Jokowi Disambut Hujan

Meski demikian, lanjut Ari, konsekuensi dari kebijakan ini pemkab harus mengeluarkan anggaran untuk penangananan selama di karantina. “Saya kira bukan masalah karena anggarannya juga bisa diambil dari penanggulangan Covid-19,” imbuhnya.

Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi saat dikonfirmasi berkaitan dengan shelter untuk karantina mengatakan, pihaknya baru akan melakukan pembahasan terkait dengan permasalahan ini. “Untuk masalah isolasi mandiri akan kami bahas dalam waktu satu dua hari,” katanya.

Menurut dia, pemkab berkomitmen untuk penanggulangan penyebaran virus corona. Untuk mengruangi beban kapasitas di rumah sakit di bawah 80%, sedang melakukan pembahasan untuk menggunakan Puskesmas Ponjong 2 di Bedoyo menjadi tempat perawatan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.