Refocusing Anggaran, Belasan Proyek di Bantul Sementara Dihentikan

Harianjogja.com, BANTUL--Sejumlah proyek infrastruktur di Bantul terancam terkendala menyusul adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat yang mengharuskan setiap daerah melakukan refocusing anggaran pada APBD 2021.

Keputusan untuk refocusing tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nomor SE2/PK/2021 tertanggal 8 Februari 2021.

Pada surat itu anggaran yang mungkin terkena refocusing tidak hanya dari dana alokasi umum (DAU) tapi juga dana bagi hasil (DBH) dan penggunaan dana insentif daerah (DID) 2021.

BACA JUGA : Angka Refocusing Anggaran Gunungkidul Tembus

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Bantul Isa Budi Hartomo mengatakan saat ini draft terkait dengan pos mana saja yang akan direfocusing telah disusun.

Meski enggan mengungkapkan secara detail terkait isi draft tersebut, tetapi Isa memastikan jika kebutuhan dasar dan pemulihan perekonomian tetap akan berjalan.

"Untuk itu kami komunikasikan terus. Memang masih sebatas draft. Jangan sampai refocusing mengganggu urusan wajib," kata Isa, Senin (1/3/2021).

Menurut Isa, salah satu upaya dari Pemkab Bantul untuk menerapkan refocusing adalah dengan menerapka kebijakan yang sempat dilakukan beberapa waktu lalu.

Di mana, pada 2020 Pemkab sempat menerapkan pengalihan satu kegiatan ke kegiatan lainnya untuk mengatasi efek dari refocusing. "Sehingga belum tentu semua [proyek infrastruktur] kita offkan," ucap Isa.

BACA JUGA : Pemangkasan di Sektor Infrastruktur Jadi Opsi Refocusing

Kendati demikian, diakui Isa, jika usai adanya perintah refocusing dari pemerintah pusat ke daerah, Sekda Bantul telah mengeluarkan kebijakan menunda semua proses lelang proyek.

Alhasil, sesuai dengan laman lpse.bantulkab.id, ada sekitar 18 proyek terpaksa dihentikan proses lelangnya. Dari 18 proyek, ada pembangunan taman milenial dan harus ditunda proses lelang.

"Tidak hanya itu [taman milenial], kemarin kita sudah edarkan surat dari Sekda Bantul. Semua pengadaan sementara ditunda dulu," tandas Isa.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengaku belum bisa berkomentar banyak terkait dengan kebijakan refocusing. Sebab, akan ada komunikasi antara Pemkab Bantul dengan Pemerihab Pusat. "Mana-mana yang harus direfocusing. Ini yang akan dikomunikasikan," kata Halim.

Halim memerkirakan setelah adanya refocusing, nantinya kemampuan dari Pemkab Bantul adalah senilai Rp140 miliar untuk penanganan Covid-19. Jumlah ini dinilai Halim hampir sama dengan refocusing pada 2020 lalu.

"Karena kami kan diminta mengatasi beberapa kebutuhab pembiayaaan di antaranya honor tenaga kerja dan pendukung vaksinasi," ucap Halim.

BACA JUGA : Refocusing Anggaran Pemda DIY untuk Tangani Covid-19

Sementara berdasarkan APBD 2021 yang telah disyahkan beberapa waktu lalu, besaran belanja Pemkab Bantul mencapai Rp2,2 triliun. Dari jumlah itu 30,99 persen atau Rp708,3 miliar untuk alokasi bidang pendidikan. Sementara untuk kesehatan 25,63 persen atau Rp421,6 miliar, proporsi untuk infrastruktur mencapai 25,21 persen atau Rp970,74 miliar yang terdiri dari Rp941,3 miliar dari DAU dan sisanya, Rp29,15 miliar dari DBH.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.