Refocusing Anggaran Pemda DIY untuk Tangani Covid-19 Capai Rp300 Miliar

Harianjogja.com, JOGJA-- Pemerintah Daerah (pemda) DIY telah merefocusing anggaran sebesar Rp300 miliar untuk menangani pandemi covid-19 sampai akhir masa tanggap darurat pada 30 Juni 2020 nanti.

Kepala badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY, Budi Wibowo, menjelaskan dari total refokusing anggaran tersebut, anggaran yang sudah digunakan hingga saat ini sebesar Rp265 miliar. “Proyek-proyek tertentu kami potong atau stop, tentu ini mempengaruhi target indikator kinerja,” ujarnya, Selasa (16/5/2020).

Setelah refocusing ini pihaknya menghitung kemampuan Pemda DIY masih sejauh mana, yang kemudian akan dilakukan perubahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Adapun dalam perubahan target kinerja, untuk indikator kinerja utama diubah hingga 2022.

Hal ini mempertimbangkan dampak covid-19 tidak saja pada 2020 tapi juga 2021 dan 2022. “Angka yang kita sodorkan oleh Bappeda dibantu tenaga ahli, akan dipaparkan kepada tim anggaran. Setelah itu kita cermati kembali, dengan angka-angka yang proyeksinya lebih rasional,” ungkapnya.

Dalam indikator kinerja utama terdapat delapan sasaran dengan 14 indikator. Pada 2019 kata dia, tidak tercapai tiga indikator yakni indeks pembangunan manusia, rasio gini dan kemiskinan. Maka pada perencanaan nanti ketiga indikator ini yang perlu dicermati.

“Dari dana yang ada bagaimana konsentrasi ke sana. Tapi otrientasinya anggaran 2020 dan 2021 adalah masalah kesehatan, pemulihan ekonomi dan jaminan sosial. Kita masih belum pasti apakah pandemi ini akan selesai pada 2020, makanya kita masih buat asumsi-asumsi,” ujarnya.

Pihaknya juga telah menyiapkan tiga prediksi, yakni angka optimis, angka moderat dan angka pesimis. “Asumsi pertama Juni selesai, asumsi kedua Agustus selesai, asumsi ketiga Desember selesai. Tapi kita tidak bisa pastikan selesai di 2020. ini yang perlu diantisipasi dalam perencanaan,” katanya.

Dengan konsentrasi pada sektor kesehatan dan pemulihan ekonomi, anggaran untuk proyek strategis memang terpangkas. Kendati demikian, pihaknya tidak berkutat pada APBD saja, namun melalui sektor luar yang bisa digenjot.

Untuk itu ia meminta Pemerintahan Kabupaten dan Kota agar mempercepat proses perizinan dengan tetap menjalankan mekanisme normatif. Hal ini perlu dilakukan agar sektor riil segera bergerak, sehingga investasi kembali menguat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News