Rasionalisasi Anggaran Bantul Ancam Banyak Program

Harianjogja.com, BANTUL—Rencana rasionalisasi anggaran untuk lima organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bantul bakal berdampak kepada sejumlah kegiatan.

Rasionalisasi juga mengancam program yang menyangkut keselamatan pengguna jalan.

BACA JUGA: Prostitusi Online di Gunungkidul Terungkap! Polisi Menyamar untuk Booking

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Bantul Didik Warsito, mengatakan telah mengetahui rasionalisasi anggaran. Rencananya, Dinsos Bantul akan mencoret salah satu programnya, yakni Graduasi Program Keluarga Harapan (PKH).

Program yang menyasar 600 PKH itu dinilai bisa ditunda.

"Total anggaran untuk graduasi itu sebanyak Rp1,8 miliar. Tapi, kemarin hasil komunikasi akhir dengan Pak Trisna Manurung [Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah], rencana kami hanya akan kena Rp1,2 miliar," kata Didik, Selasa (16/3).

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bantul Aris Suharyanta mengaku belum mengetahui terkait rasionalisasi anggaran untuk jawatan yang dipimpinnya. Meski demikian, Aris, berharap agar sejumlah program untuk keselamatan pengguna jalan tidak dirasionalisasi.

"Harapannya, pengadaan penerangan jalan umum (PJU) untuk 400 titik senilai Rp13 miliar tidak dirasionalisasi. Sebab, ini menyangkut keselamatan pengguna jalan," kata Aris.

Selain PJU, masih kata Aris, ada dua program yang diharapkan tidak dirasionalisasi yakni pengadaan rambu lalu lintas dan renovasi terminal. Dua program ini nilai totalnya mencapai Rp1 miliar.

BACA JUGA: Pengamat Sebut Jabatan Presiden 3 Periode Akan Lahirkan Rezim Otoritarianisme

"Sejak ada kebijakan penghentian pengadaan barang dan jasa, tiga program ini sementara berhenti. Kami berharap ini nantinya tidak ikut terasionalisasi," ujar Aris.

Aris mengungkapkan refocusing sejatinya telah cukup memberatkan jawatannya pada 2020 lalu. Saat itu, akibat refocusing, anggaran dishub yang terasionalisasi mencapai Rp20 miliar dari total anggaran Rp28 miliar.

"Otomatis kami tidak bisa banyak melakukan pengadaan. Kami hanya bisa melakukan kegiatan rutin karena keterbatasan anggaran," ucap Aris.

Sebelumnya, Sekda Bantul Helmi Jamharis mengatakan akan merasionalisasi anggaran untuk lima OPD di lingkungan Pemkab Bantul. Kebijakan ini dilakukan menyusul keharusan melakukan refocusing senilai Rp144 miliar untuk APBD 2021.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.