Polda DIY Pulangkan 154 Peserta Aksi, Satu Jadi Tersangka Molotov
Polda DIY memulangkan 154 dari 157 peserta aksi 10 November. Satu orang tersangka pembawa molotov dan dua lainnya positif narkoba.
Kartu nikah./Istimewa
Harianjogja.com, BANTUL—Kementerian Agama RI berencana meluncurkan kartu nikah digital dalam waktu dekat. Sejauh ini hanya daerah percontohan yang bakal menggunakan kartu ini. Khusus untuk Bantul, Kemenag masih menunggu instruksi.
Kepala Kemenag Bantul, Aidi Johansyah menerangkan kartu nikah digital akan diluncurkan di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah berbarengan dengan peresmian revitalisasi KUA di Banjarnegara. "Program kartu nikah digital merupakan program dari Bimas Islam Kemenag RI," tuturnya saat ditemui, Kamis (27/5/2021).
Menurut Aidi, Kemenag Bantul hanya menunggu realisasi kebijakan di daerah. Saat ini Kemenag Bantul masih menunggu kejelasan dari program katu nikah digital. Dari segi perbedaan, kartu nikah digital kemungkinan besar lebih mudah diakses dibanding buku nikah sebelumnya yang harus dicetak.
"Kemungkinan diluncurkan pada Sabtu [29/5/2021] di Banjarnegara. Kami juga belum tahu apakah nanti Bantul ditunjuk untuk mengimplementasikan program itu atau tidak," katanya.
Dijelaskan Aidi, selain KUA Banjarnegara, revitalisasi KUA Sewon juga termasuk yang dijadikan role model di Indonesia. Namun Aidi tak tahu apakah KUA Sewon juga bakal ditunjuk untuk menerapkan kartu nikah digital. "Sampai saat ini kami belum mendapatkan pemberitahuan," ujar Aidi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Polda DIY memulangkan 154 dari 157 peserta aksi 10 November. Satu orang tersangka pembawa molotov dan dua lainnya positif narkoba.
DPRD dan Pemkab Kulon Progo resmi menandatangani kesepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kulon Progo 2027.
Yusril bertemu Menhan Sjafrie membahas percepatan revisi UU Pertahanan Negara yang ditargetkan diajukan sebagai RUU pada awal 2027.
Sebanyak 12 provinsi telah mengumumkan kenaikan UMP 2027. Simak daftar besaran upah minimum dan persentase kenaikannya.
DPRD Sleman mendorong kolaborasi Pemkab dan perbankan untuk memperkuat modal UMKM agar berkembang dan mampu menjangkau pasar ekspor.
KSPI dan Partai Buruh menolak UMP Jakarta 2027 sebesar Rp6,13 juta. Mereka meminta revisi menjadi Rp6,21 juta dan menyiapkan langkah hukum.