Pemerintah Perlu Dampingi dan Fasilitasi Pengolahan Cabai

Harianjogja.com, SLEMAN-Tingginya produksi cabai selama Agustus yang tidak diikuti serapan yang optimal di pasaran membuat harga cabai merosot dan petani rugi. Dalam menghadapi fenomena ini, pemerintah diharapkan dapat mendampingi petani secara intensif.

Dosen Fakultas Pertanian UGM, Taryono, menjelaskan petani konvensional sudah biasa mengalami kerugian. Apalagi di masa pandemi yang dibarengi dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM) saat ini yang membuat permintaan menurun drastis.

Sektor pariwisata yang selama ini mendukung serapan produksi dari petani kondisinya juga lagi lesu, padahal sektor ini sebagai sumber permintaan tinggi untuk cabe. “Praktis kalau pariwisata tidak jalan, begitu pula dengan hotel-hotel. Kalau petani berproduksi tapi sektor lain belum jalankan sama saja," ujarnya, Selasa (1/9/2021).

Melimpahnya produksi juga didukung dengan kondisi iklim kemarau basah tentu sangat cocok untuk tanaman cabe, tomat dan lainnya. “Kebetulan tahun baik, iklimnya kemarau basah makanya untuk semacam cabe tomat baik sekali, sehingga ada kemungkinannya over supply," katanya.

Ia mengungkapkan apa yang terjadi saat ini sebenarnya merupakan persoalan klasik pada komoditas hortikultura yang dibudidayakan para petani konvensional. Tanpa pengawasan, mereka melakukan penanaman hanya mengikuti petani sekitarnya.

Baca juga: Jalur Wisata di DIY Kembali Diperketat, Ini Penyebabnya

Meski demikian, menurutnya tetap ada solusi untuk mengatasi harga cabai yang anjlok cukup tajam saat ini. Berbeda dengan tomat, para petani bisa melakukan pengeringan cabe sehingga cabe rawit, cabe keriting bisa dikeringkan setelah itu dijual karena kebutuhan cabe kering oleh industri sangat tinggi bahkan sempat impor.

Sayangnya, para petani terlanjur terbiasa jual produk segar sehingga untuk cabe kering ini kadang kurang memenuhi standar nasional indonesia (SNI). “Memang idealnya ada industri yang mau menampung produk cabe segar dan semi kering dari petani,” ungkapnya.

Selain itu, mestinya dioptimalkan fungsi sejumlah lembaga penyangga yang bisa membantu petani pasca panen. Seperti yang dilakukan Direktorat Jenderal Hortikultura dengan bertindak sebagai lembaga penyangga yang kemudian menjual produk cabe ke lain daerah yang membutuhkan.

Ia berharap pemerintah mau mengawasi dan mendampingi lebih intensif untuk petani, baik dalam teknologi budidaya, pasca panen hingga pemasaran. Ia mengakui memang sudah ada petugas dari pemerintah yang mendampingi, tapi jumlahnya tidak banyak dan yang paling banyak mendampingi justru dari perusahaan benih.

“Target-target perusahaan benih itu kan sampai produksi, soal harga mereka kan tidak tahu, yang penting bagi mereka tanamannya bagus, menghasilkan dan setelah itu harganya berapa mereka tidak mau tahu. Karena bukan tugas mereka, mereka hanya tawarkan benih yang bermutu tinggi,” ujarnya.

Respons Pemkab

Plt Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Sleman, Supramono, menjelaskan menyikapi merosotnya harga cabai, Bupati Sleman telah memerintahkan untuk mencari jalan keluar produk olahan cabai agar saat produksi melimpah dapat diolah atau diawetkan. “Kami juga diminta membantu sarana produksi kepada petani cabai, salah satunya membantu mulsa,” katanya.

Terkait fasilitas pengolahan cabai, ia menuturkan saat ini ia tengah menjalin komunikasi dengan mitra kerja untuk dapat mewujudkan hal tersebut. “Besok kami akan mendiskusikannya dengan mitra,” ungkapnya. 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.