Masyarakat Harus Memperoleh Akses Pelayanan Kesehatan secara Optimal

Harianjogja.com, BANTUL—Gerak langkah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan terus dilakukan. Tidak hanya fokus dalam penanganan Covid-19, Dewan juga mengawal kerja Pemkab Bantul dalam pemenuhan berbagai aspek pelayanan kesehatan agar warga memperoleh pelayanan secara optimal.

Ketua Komisi D DPRD Bantul, Enggar Suryo Jatmiko menuturkan jajarannya tak ingin pelayanan kesehatan hanya fokus pada penanganan Covid-19 tanpa diiringi pelayanan dalam aspek lainnya. "Saat berbicara tentang pelayanan kesehatan di masa Covid-19, semua tertuju ke sana [Covid-19], baik dari sisi anggaran maupun layanan lainnya. Kami tak menampik Covid-19 menjadi perhatian utama, tetapi jangan sampai kita mengesampingkan pelayanan yang lain," tutur pria yang akrab disapa Miko ini, Kamis (21/10/2021).

Menurut Miko, banyak aspek yang harus diperhatikan salah satunya terkait dengan angka kematian ibu hamil. "Oleh karena itu kami mendorong Dinas Kesehatan Bantul dan RSUD Panembahan Senopati untuk meningkatkan pelayanan terhadap ibu hamil," ujarnya.

Menurut Miko, Komisi D mendorong kedua instansi tersebut untuk mengajukan dana alokasi khusus (DAK) untuk membangun gedung bersalin yang terhubung langsung dengan pelayanan ibu hamil dari awal sampai melahirkan. Komisi D juga mendorong rehabilitasi ruang operasi di RSUD Panembahan Senopati. "Alhamdulillah dua hal tersebut saat ini bisa terpenuhi di RSUD Panembahan Senopati. Kami berharap pelayanan kesehatan, baik yang berhubungan dengan Covid-19 maupun non-Covid-19, maupun angka kematian ibu hamil bisa ditekan. Semoga ke depan Bantul bisa zero terkait dengan kematian ibu hamil," katanya.

Fasilitas Kesehatan

Selain pelayanan ibu hamil, DPRD Bantul juga mengawasi jangkauan pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas. Beberapa Puskesmas di Bantul dinilai butuh direhabilitasi agar dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bahkan, sebagian di antaranya kudu dipindah ke bangunan baru yang lebih representatif untuk memberikan layanan kesehatan yang prima. "Beberapa puskesmas di Bantul ada yang harus membangun gedung baru karena bangunan lama sudah tidak representatif, salah satunya di Puskesmas Banguntapan III," katanya.

Dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, Miko menilai Puskesmas Banguntapan III yang lama tidak representatif. Oleh karena itu, tahun ini DPRD Bantul mendorong pembangunan gedung baru di tempat yang baru. "Semoga nanti juga bisa meningkatkan pelayanan kesehatan kepada warga," tandasnya.

Lebih lanjut, Miko menjelaskan tidak semua puskesmas bisa dibangun ulang. Beberapa sudah representatif tinggal direhabilitasi saja. Dengan pembangunan puskesmas, pelayanan kesehatan kepada masyarakat bisa semakin nyaman.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Bantul, Sapta Adisuka Mulyatno menjelaskan bangunan lama Puskesmas Banguntapan III dinilai sudah tidak representatif, sehingga perlu dibangun ulang.

Keberadaan Puskesmas Banguntapan III sangat penting jika merujuk kepadatan penduduk di Kapanewon Banguntapan yang cukup tinggi. "Nantinya pelayanan dipindah ke gedung baru, sehingga pelayanan ke masyarakat akan lebih maksimal dan representatif," katanya.

Selain Puskesmas Banguntapan III, saat ini masih ada beberapa puskesmas di Bantul yang butuh direnovasi dan diperluasan. Sayangnya, ada beberapa puskesmas yang terkendala lahan. "Salah satunya Puskesmas Pundong yang terkendala keterbatasan lahan. Padahal di sana melayani rawat inap," ujarnya.

Sekda Bantul, Helmi Jamharis berharap dimulainya pembangunan Puskesmas Banguntapan III membuat permasalahan akses masyarakat ke layanan kesehatan dapat teratasi. "Karena selama ini memang cukup sulit. Nantinya dengan gedung baru, kami berharap pelayanan juga lebih maksimal," kata Helmi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.