Gandeng UGM, PDAM Sleman Uji Deteksi Kebocoran Pakai Satelit
PDAM Sleman jadi yang pertama di Indonesia uji teknologi satelit untuk deteksi kebocoran pipa. Kolaborasi dengan UGM dan perusahaan Korea.
Menparekraf, Sandiaga Uno, saat mengunjungi Desa Wisata Pentingsari, Sleman, Sabtu (5/6/2021)./Harian Jogja-Lugas Subarkah
Harianjogja.com, SLEMAN—Keberadaan desa wisata diharapkan menjadi salah satu alternatif destinasi yang bisa dikunjungi wisatawan.
Bupati Sleman, Kustini Purnomo mengatakan pengembangan desa wisata yang baik dalam perspektif ekonomi daerah dapat memeratakan pendapatan secara lebih luas, baik untuk warga yang tinggal di sekitar desa wisata maupun Pemkab.
"Karena sekitar 40 persen pengeluaran wisatawan digunakan untuk belanja," kata Kustini, Kamis (11/11/2021).
Pemkab, katanya, memiliki peran penting dalam pengembangan desa wisata. Sebagai regulator, Pemkab memberikan regulasi pengembangan desa wisata dalam bentuk peraturan daerah misalnya Perda No.11/2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPK) Daerah Tahun 2015-2025.
Pemkab, menurut Kustini, juga menjadi fasilitator dan motivator seperti memberikan fasilitasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi sumber daya manusia (SDM), membangun sinergitas dan jaringan networking dengan pelaku wisata dan pemangku pariwisata, kemudian memfasilitasi pemasaran, penguatan, pendampingan, dan pengenalan desa wisata.
Kustini menambahkan, desa wisata merupakan bagian dari pengembangan pariwisata berkelanjutan dan menjadi program untuk mempercepat kebangkitan pariwisata. Meski begitu, tidak setiap desa di Indonesia dapat dijadikan desa wisata.
Setidaknya diperlukan tiga komponen bagi sebuah desa untuk menjadi desa wisata, antara lain basis data potensi desa, minat dan kesiapan masyarakat, serta konsep dan arah pengembangan. "Saat ini di Sleman terdapat 53 desa wisata dengan kualifikasi yang telah berkembang, dan kurang lebih 100 desa wisata rintisan dengan melibatkan kurang lebih 2.000 tenaga kerja yang terlibat langsung," ujar Kustini.
Terkait dengan adanya potensi bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, pohon tumbang, dan angin kencang, kondisi ini harus disikapi dengan kesiapsiagaan oleh seluruh pengelola destinasi wisata ataupun desa wisata.
Kepala Dinas Pariwisata Sleman, Suparmono mengatakan pengelola destinasi dan desa wisata sudah diminta untuk meningkatkan koordinasinya dengan Posko Unit Ops Penanggulangan Bencana dan Tim SAR untuk pemantauan kemungkinan terjadinya bencana. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi bencana, utamanya yang memiliki aktivitas di alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi.
"Begitu juga dengan daerah lereng seperti di Kapanewon Prambanan yang berpotensi terjadi bencana tanah longsor. Kami selalu berupaya mengingatkan teman-teman pengelola agar selalu mengutamakan keselamatan dan kenyamanan wisatawan," katanya.
Kepada wisatawan, Suparmono juga meminta untuk memperhatikan arahan atau imbauan dari pengelola tempat wisata untuk memberikan kenyamanan dan keamanan wisatawan. Bukan hanya terkait potensi bencana alam, tetapi arahan yang terkait bencana Pandemi juga harus dipatuhi.
"Jangan lupa sebelum berwisata untuk memastikan sudah memiliki aplikasi Peduli Lindungi dan Visiting Jogja agar perjalanan lebih nyaman dan aman. Berwisata aman dan sehat, dengan melindungi diri kita, keluarga, dan lingkungan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
PDAM Sleman jadi yang pertama di Indonesia uji teknologi satelit untuk deteksi kebocoran pipa. Kolaborasi dengan UGM dan perusahaan Korea.
Iran menyatakan Selat Hormuz belum akan dibuka sebelum AS menghentikan ancaman, operasi militer, sanksi, dan blokade laut.
Komisi B DPRD Kota Jogja Soroti Penurunan Pendapatan Taman Budaya, Target 2027 Diminta Realistis
Peta kuno karya MD Roy tahun 1695 mengungkap nama Terboyo telah tercatat sebelum era Bupati Suryadi Menggolo V.
BPBD Banjarnegara telah menyalurkan 3,19 juta liter air bersih untuk 18.172 jiwa terdampak kekeringan di 21 desa dan enam kelurahan.
Pemkab Grobogan bersama Bank Jateng memperluas e-retribusi dari satu pasar menjadi tujuh pasar untuk meningkatkan transparansi dan PAD.