Survei SPPG Bantul Dimulai Akhir September, MBG Dipantau Ketat

Harianjogja.com, BANTUL— Pemkab Bantul akan melakukan survei berkala untuk mengevaluasi kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Survei tersebut untuk memastikan makanan yang diterima penerima manfaat memenuhi standar dari sisi jumlah, ketepatan waktu distribusi, hingga kondisi makanan.

Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bantul, Hermawan Setiaji mengatakan survei tersebut rencananya mulai dilaksanakan pada akhir September 2026. Pengumpulan data dilakukan melalui Google Forms dengan responden kepala sekolah serta satu operator atau guru yang bertugas membagikan MBG.

"Tujuan survei itu sebenarnya untuk memastikan makanan yang diterima betul-betul kualitas yang terbaik," kata Hermawan, Sabtu (26/9/2026).

Menurutnya, survei diperlukan karena masih ditemukan persoalan dalam distribusi makanan MBG di lapangan. Salah satunya berkaitan dengan jarak waktu antara makanan tiba di sekolah dan waktu makanan tersebut dikonsumsi siswa.

Hermawan mencontohkan adanya sekolah yang menerima makanan MBG sebelum pukul 08.00 WIB, tetapi sebagian murid baru mengonsumsinya sekitar pukul 11.00 WIB. Dengan demikian, terdapat jeda waktu sekitar tiga jam antara kedatangan makanan dan waktu konsumsi.

"Kualitas dan rasanya tentu berpotensi kurang maksimal, dan juga bisa pengaruh ke dampak ke depan saat dikonsumsi," ujarnya.

Pantau Sekitar 500 Sekolah

Survei Pemkab Bantul nantinya mencakup sekitar 500 sekolah penerima MBG, baik sekolah negeri maupun swasta. Pemantauan tidak hanya menyasar jenjang SD dan SMP, tetapi juga penerima manfaat lainnya.

Kelompok penerima manfaat yang turut dipantau antara lain TK, posyandu, ibu hamil, dan balita.

"Untuk yang ibu hamil dan balita akan dilakukan lebih ketat karena kelompok ini kan memiliki risiko lebih tinggi apabila terjadi persoalan dalam pemenuhan gizi," ungkap Hermawan.

Survei tersebut tidak hanya dilakukan satu kali. Pemkab Bantul menargetkan evaluasi dilaksanakan setiap tiga bulan sehingga perkembangan kinerja SPPG dapat dipantau secara berkala.

Saat ini terdapat sekitar 135 SPPG di Bantul. Dari jumlah tersebut, sebanyak 109 SPPG disebut telah beroperasi, sementara 13 SPPG lainnya belum operasional dan terdapat pula SPPG yang berhenti beroperasi.

Adapun sejumlah parameter yang akan dinilai dalam survei meliputi kesesuaian jumlah makanan dengan jumlah penerima manfaat, ketepatan waktu kedatangan makanan, kondisi kemasan, serta waktu makanan dikonsumsi.

"Hasilnya nanti akan jadi bahan laporan kami ke Kemendagri karena secara berkala memang ada koordinasi antara pusat dan daerah terkait dengan MBG," imbuhnya.

DPRD Bantul Apresiasi Survei SPPG

Anggota DPRD Bantul, Pramu Diananto Indratriatmo mengapresiasi rencana Pemkab Bantul untuk melakukan survei terhadap pelaksanaan MBG tersebut. Menurutnya, survei akan menghasilkan data riil yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja masing-masing SPPG.

"Ini tentu hasilnya nanti bisa menjadi dasar yang konkret untuk evaluasi kinerja setiap SPPG di Bantul. Datanya riil dan bisa menjadi acuan dalam penyempurnaan, baik distribusi, jadwal maupun kondisi makanan," katanya.

Pramu berharap hasil survei tidak hanya disampaikan kepada BGN atau Pemda DIY. Data tersebut juga perlu diteruskan kepada SPPG yang bersangkutan agar setiap penyedia mengetahui kekurangan dalam pelayanan dan dapat segera melakukan perbaikan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.