Duh...8 Desa Wisata di Sleman Mati Suri

Harianjogja.com, SLEMAN- Puluhan desa wisata di Sleman diminta adaptif, inovatif dan melakukan kolaborasi untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Saat ini, Dinas Periwisata Sleman mencatat delapan desa wisata mengalami kevakuman alias mati suri.

Kepala Dispar Sleman Suparmono mengatakan klasifikasi dan evaluasi puluhan desa wisata di Sleman digelar dalam dua tahun sekali. Klasifikasi terakhir dilakukan pada 2020 lalu dan rencananya tahun depan kegiatan yang sama juga akan dilakukan oleh Dispar.

"Klasifikasi desa wisata itu dibagi empat, Mandiri, Berkembang, Tumbuh, dan Rintisan. Menurut hasil klasifikasi pada tahun 2020 dari sekitar 61 lokasi desa wisata/rintisan ada 8 lokasi yang vakum," katanya kepada Harianjogja.com, Selasa (23/11)/2021.

Berdasarkan data Dispar, lanjut Suparmono, Desa wisata di Sleman yang masuk klasifikasi Mandiri terdapat 12 desa wisata. Klasifikasi Berkembang 10 desa wisata dan Tumbuh sebanyak 20 desa wisata. "Kegiatan klasifikasi ini kami laksanakan dua tahun sekali untuk melihat dan mengevaluasi kondisi desa wisata," katanya.

BACA JUGA: Proyek GOR Rp13,4 Miliar di Kulonprogo Diduga Dikorupsi, 2 Orang Jadi Tersangka

Selama ini, lanjut dia, Dispar terus melakukan pendampingan bagi desa-desa wisata. Bentuk pendampingan yang dilakukan di antaranya melalui kegiatan seperti pelatihan/bimtek untuk SDM pengelola. Baik kegiatan tersebut bersumber dari anggaran APBD maupun DAK (Dana Alokasi Khusus).

Selain itu, lanjutnya, Dispar juga terus melakukan promosi bersama mulai keterlibatan desa wisata dalam kegiatan pameran dalam dan luar daerah, travel dialog dan sebagainya. "Sarana prasarana fisik kami fasilitasi baik dari Pemkab, Pemda DIY, kementrian maupun pihak lainnya," katanya.

Untuk menunjang kegiatan di desa-desa wisata, lanjut Suparmono, Dispar juga mengoptimalkan Forum Komunikasi (Forkom) desa wisata sebagai ajang untuk koordinasi dan belajar bersama. Dispar juga tidak jarang mensinergikan desa wisata dengan usaha jasa pariwisata lainnya.

"Kami terus memotivasi dan menfasilitasi keikutsertaan desa-desa dalam lomba yang diselenggarakan tingkat daerah, provinsi, nasional, maupun lainnya. Termasuk festival desa wisata yang digelar setahun sekali," katanya.

Pemkab juga menjadi fasilitator dan motivator. Pemkab memberikan fasilitasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi SDM, membangun sinergitas dan jaringan networking dengan pelaku wisata dan pemangku pariwisata. Lalu memfasilitasi pemasaran, penguatan, pendampingan, dan pengenalan desa wisata.

Pengamat Desa Wisata Doto Yogantoro mengatakan ada sejumlah faktor mengapa desa wisata itu bisa vakum. Selain tidak melakukan adaptasi, pengelola desa wisata juga tidak melakukan inovasi sehingga kalah dalam persaingan dengan desa wisata lainnya. Apalagi, kata Doto, dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini beradaptasi dan berinovasi menjadi tuntutan yang harus dilakukan pengelola desa wisata.

"Pengelola desa wisata harus mampu beradaptasi dengan perkembangan saat ini. Mereka juga harus terus melakukan inovasi-inovasi produk," kata Doto yang juga pengelola Desa Wisata Pentingsari, Cangkringan ini.

Saat ini, kata Doto, banyak produk desa wisata yang hampir sama. Kalau pengelola desa wisata tidak mampu beradaptasi dan melakukan inovasi produk maka ia bisa kalah dalam persaingan. Tidak kalah penting, lanjut Doto, pengelola juga harus melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak lain untuk turut mengembangkan desa wisata.

"Jadi kunci untuk mengembangkan desa wisata itu pada kemampuan pengelola unguk adaptasi, inovasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk ikut mengembangkan desa wisata. Bisa menggandeng kampus, pemerintah dan CSR perusahaan," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.