Pemaksaan Jilbab Jangan Terulang, AMPPY Sarankan Ini ke Pemda DIY

Harianjogja.com, JOGJA--Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta (AMPPY) meminta Dinas Pendidikan di seluruh DIY untuk membuat sistem pengawasan yang efektif, proaktif, dan konsisten terhadap praktek penyelenggaraan pendidikan untuk menanggulangi penyelewengan. Permintaan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi terulangnya pemaksaan penggunaan jilbab, seperti terjadi di SMAN 1 Banguntapan.

Pegiat AMPPY Novitasari saat membacakan pernyataan sikap menyebut penyelenggaraan pendidikan di DIY harus berdasarkan konstitusi serta memberikan ruang penghargaan terhadap hak asasi manusia (HAM) termasuk hak anak. “Supaya fungsi pendidikan yaitu menanamkan, menumbuhkan, dan mengembangkan karakter yang berjiwa Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dapat terwujud,” jelasnya, Jumat (12/8/2022).

Novitasari juga meminta Gubernur DIY serta bupati dan wali kota se-DIY untuk mengevaluasi melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan dan kepada dinas pendidikannya. “Kami juga meminta Dinas Pendidikan DIY serta kabupaten dan kota untuk melakukan pembinaan tenaga pendidik secara terus-menerus dan berkelanjutan untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan yang sesuai konstitusi dan HAM,” tugasnya.

BACA JUGA: Iring-iringan Moge Tabrak Warga di Kulonprogo

Tindakan tegas juga penting diambil kepala daerah, jelas Novitasari, bagi pelaku penyelewengan penyelenggaraan pendidikan. “Sangsi harus diberlakukan agar insiden dan masalah serupa tidak terus terulang,” ujarnya.

Selain pemaksaan penggunaan jilbab, AMPPY juga menyoroti praktik penyelewengan lain yang terjadi di DIY. Seperti pungutan liar di sekolah yang berdampak, misalnya, penahanan ijazah, tidak dapat mengikuti ujian, perundungan tidak kasat mata. Penyelewengan lainnya seperti jual-beli seragam oleh sekolah, pelanggaran PPDB, serta penolakan terhadap difabel,” jelas Novitasari.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.