Soal Rencana Kenaikan Harga BBM, KAMMI: Berat untuk DIY karena Upah Buruh Rendah

Harianjogja.com, JOGJA--Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) DIY menolak rencana kenaikan BBM bersubsidi di depan Gedung DPRD DIY, Rabu (31/8/2022). Penolakan tersebut, menurut KAMMI, karena kenaikan BBM subsidi berdampak luas apalagi upah minimum provinsi (UMP) di DIY rendah.

Ketua KAMMI DIY Rais Kaharudin menjelaskan enam dampak dari kenaikan BBM bersubsidi. “Dampaknya bisa inflasi, harga bahan pokok meningkat, daya beli masyarakat menurun, kemiskinan meningkat, serta kenaikan tarif listrik dan gas elpiji,” jelasnya, Rabu siang.

Rais menyoroti dampak pada pekerja informal yang tidak terdaftar sebagai pekerja yang tak dapat bantuan sosial (bansos) dari rencana kenaikan BBM bersubsidi. “Yang dapat bansos kan cuma yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah Rp3,5 juta, lalu pekerja informal yang sudah tertindas lama bagaimana nasibnya,” ujarnya.

Dalam konteks DIY, jelas Rais, UMR juga tidak ada kenaikan sehingga kenaikan BBM bersubsidi berdampak langsung ke semua lapisan masyarakat. “Bansos kan ada batas waktunya tidak diberikan seumur hidup dan DIY UMR-nya [upah minimum regional] masih rendah juga, jadi kami meminta pemerintah untuk membatalkan kenaikan BBM bersubsidi,” katanya. 

Soal subsidi anggaran BBM yang jebol, menurut Rais, dapat ditambal dengan menunda pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). “PSN bisa ditunda dulu, anggarannya bisa disubsidikan ke BBM untuk masyarakat, karena itu yang dibutuhkan,” jelasnya.

BACA JUGA: Sultan HB X Sampaikan Sapa Aruh Satu Dasarwarsa Keistimewaan DIY, Ini Isi Lengkapnya

Masa normalisasi pasca-pandemi, jelas Rais, harus jadi momentum kebangkitan ekonomi masyarakat. “Jargon hari kemerdekaan kemarin Bangkit Lebih Cepat, Pulih Lebih Kuat itu harus benar-benar diimplementasikan, rencana kenaikan BBM bersubsidi ini malah bertolak belakang,” ujarnya.

Aksi yang diikuti 100 mahasiswa lintas kampus dibawah KAMMI DIY ini hendak menyampaikan aspirasinya ke DPRD DIY. “DPRD DIY sebagai wakil rakyat DIY harus lebih tahu realitas masyarakat, makanya kami salurkan aspirasi kami ke mereka,” tandas Rais.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.