Terima Aspirasi Penolakan Kenaikan Harga BBM dari Buruh, DPRD DIY Langsung Surati Presiden

Harianjogja.com, JOGJA—DPRD DIY menerima aspirasi buruh yang menolak kenaikan harga BBM. Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana meneruskan aspirasi buruh ke Presiden, DPR RI, dan Gubernur DIY.

Penerusan aspirasi buruh tersebut tercantum dalam surat yang ditandatangani langsung oleh anggota Fraksi PKS tersebut. Dalam surat tersebut ada tujuh poin tuntutan buruh.

Selain penolakan kenaikan harga BBM, ada permintaan untuk mencabut UU Cipta Kerja dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang melegalisasi UU Cipta Kerja mesti sudah dinyatakan MK tidak legal. Buruh juga meminta merevisi UU Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Huda menjelaskan tuntutan lain yang disalurkan adalah mengalokasikan APBN, APBD, dan Danais untuk kesejahteraan masyarakat. “Ada tuntutan memperbanyak program perumahan buruh yang murah dan terjangkau, serta tuntutan untuk mencabut sistem kerja kontrak,” jelasnya, Rabu siang.

BACA JUGA: Bansos BBM untuk Warga Jogja Akan Disalurkan Lewat Aplikasi

Tuntutan-tuntutan tersebut, menurut Huda, sangat baik karena dapat meningkatkan taraf kesejahteraan buruh di DIY. “Untuk menindaklanjuti keputusan-keputusan dalam audiensi tadi, kami juga kan menggelar diskusi terpumpun bersama buruh untuk lebih menggali solusi-solusi kesejahteraan buruh selambat-lambatnya Oktober nanti,” ujarnya.

Huda mengapresiasi unjuk rasa tersebut. “Sebagai perwakilan rakyat, saya sangat terbuka terhadap masukan dan aspirasi yang ada, makanya ini kami langsung bikin dan kirimkan surat penyampaian aspirasi mereka ke Presiden, DPR RI, dan Gubernur DIY,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.