Sultan HB X: Investor Wajib Jaga Alam Jogja, Jangan Merusak
Sultan HB X menegaskan investasi di Jogja wajib ramah lingkungan dan tidak merusak alam, khususnya di kawasan selatan.
Foto ilustrasi. /Ist-Freepik
Harianjogja.com, SLEMAN - Realisasi pembayaran bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Sleman sudah mencapai 100%.
Sub Koordinator Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Sleman, Feri Istanto merinci alokasi BLT BBM mulanya akan diberikan pada 90.908 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Tetapi dalam perjalanannya yang tersalurkan sebanyak 89.151 KPM, dan terjadi gagal salur 1.757 KPM.
Menurutnya penyebab gagal salur ini macam-macam, mulai dari meninggal dunia, ikut anak di luar kota, ganda dengan BLT Dana Desa, warga mampu, dan lainnya. "Alokasi 90.908, tersalur 89.151, dan gagal Salur 1.757," ucapnya kepada Harianjogja.com, Kamis (13/10/2022).
Menurut dia, angka gagal salur tersebut tidak tergolong tinggi, karena penyaluran bisa mencapai persentase 98% per Senin (10/10/2022). "Tidak [tinggi gagal salurnya]," lanjutnya.
BACA JUGA: Pemkab Sleman Siapkan Rp14,3 Miliar untuk Bantu Difabel dan Lansia
Menurutnya secara umum penyaluran BLT BBM berjalan lancar. Hanya ditemukan beberapa kasuistik seperti KPM tidak ada di Sleman, yang bersangkutan bekerja di luar Sleman, sementara yang ada hanya anaknya di bawah umur.
"Ada juga KPM dirawat anaknya yang di luar Sleman. Sementara di dokumen KK, KPM tersebut sendirian, sehingga tidak bisa pulang untuk mencairkan sampai saat ini," ucapnya.
Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo mengatakan Pemkab Sleman juga akan melakukan pendampingan dan pemberdayaan kepada masyarakat. Inflasi jaga akan dijaga agar jangan sampai naik.
"Untuk padat karya, ada secara keseluruhan setiap ada pos-posnya sendiri antara Rp500 jutaan Disperindag sendiri bantu usaha mikro kecil dan menengah [UMKM]," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sultan HB X menegaskan investasi di Jogja wajib ramah lingkungan dan tidak merusak alam, khususnya di kawasan selatan.
Sembilan provinsi memperbolehkan bayar pajak kendaraan 2026 tanpa KTP pemilik lama untuk STNK tahunan kendaraan bekas.
Dishub Bantul menertibkan PKU dengan tagihan listrik membengkak hingga Rp1 juta per bulan di ratusan titik penerangan kampung.
OJK mencatat pembiayaan perbankan syariah tumbuh 9,82% menjadi Rp716,40 triliun hingga Maret 2026.
Prabowo menyebut 1.061 Koperasi Merah Putih berhasil dioperasikan dalam tujuh bulan untuk memperkuat ekonomi desa.
BPBD Temanggung memetakan 12 kecamatan rawan kekeringan pada musim kemarau 2026 dan menyiapkan distribusi air bersih.