Asyik! Honor Penyelenggara Pemilu 2024 Dipastikan Naik

Harianjogja.com, Gunungkidul — KPU Gunungkidul memastikan honor badan ad hoc mulai dari PPK, PPS hingga KPPS di Pemilu 2024 naik. Meski demikian, untuk rekrutmen penyelenggara pemilu ini baru sebatas petugas PPK dan PPS.

Ketua KPU Gunungkidul, Ahmadi Ruslan Hani mengatakan rekrutmen badan ad hoc penyelenggara Pemilu 2024 masih berlangsung. Adapun tahapan masih dalam proses pendaftaran PPS. Sedangkan untuk PPK yang bertugas di kapanewon tinggal menunggu pelantikan. “Nanti juga ada rekrutmen KPPS yang bertugas di tempat pemungutan suara,” kata Hani kepada wartawan, Jumat (23/12/2022).

Menurut dia, untuk honor badan ad hoc ini mengalami kenaikan dibandingkan penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebagai contoh, sambung Hani, ketua PPK mendapatkan honor Rp1.850.000 dan anggota memperoleh Rp1.600.000 per bulan.

Adapun untuk Pemilu 2024, ketua PPK memperoleh bayaran Rp2,5 juta dan anggota sebesar Rp2,2 juta. Hal yang sama juga berlaku bagi petugas PPS. Untuk ketua PPS di kalurahan akan mendapatkan banyaran Rp1,5 juta dan anggota sebesar Rp1,3 juta per bulan.

BACA JUGA: Warga Pengkok Diajari Mengoptimalkan Lahan Kering untuk Kemandirian Ekonomi

Honor ini lebih tinggi dibandingkan dengan yang diberikan di Pemilu 2019 karena ketua hanya diberikan Rp900.000 dan anggota dibayar Rp850.000 per bulan. “Honor KPPS juga akan naik. Untuk ketua dibayar Rp1,2 juta dan anggota sebesar Rp1,1 juta,” katanya.

Diharapkan dengan adanya kenaikan honorarium, diharapkan masyarakat bisa berpartisipasi menjadi penyelenggara pemilu. Selain itu, didalam rekrutmen juga tidak ada lagi pembatasan masa tugas sebanyak dua kali. “Pemilu 2019 memang ada pembatasan maksimal dua kali, tapi sekarang sudah tidak ada lagi,” katanya.

Anggota KPU Gunungkidul, Andang Nugroho mengatakan, pendaftaran PPS masih berlangsung karena dibuka mulai 18-27 Desember 2022. Hingga sekarang antusias masyarakat untuk antusias pendaftaran bagus karena jumlah pendaftar terus bertambah setiap harinya. “Masih berproses dan kami juga membuka layanan help desk untuk pendaftaran PPS di Kantor KPU,” katanya.

Menurut dia, total kebutuhan anggota PPS sebanyak 432 orang. rencananya di setiap kalurahan masing-masing ada tiga petugas pemilihan. “Ini melalui proses rekrutmen. Sedangkan nanti juga ada kesekretariatan PPS, adapun prosesnya ditunjuk melalui Surat Keputusan Lurah,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.