Balita Kejang di Malam Hari, Pasien JKN Dapat Penanganan Cepat
Seorang balita peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) datang dalam kondisi darurat pada tengah malam dan langsung mendapatkan penanganan cepat
Atlet Bantul Sambat soal Tidak Jelasnya Bonus Porda 2022, Begini Kata Pemkab
Pengurus KONI Bantul yang baru dilantik./Harian Jogja-Ujang Hasanudin
Harianjogja.com, BANTUL — Atlet Pekan Olahraga Daerah (Porda) ke-XVI 2022 yang mewakili Bantul dan berprestasi berharap ada kepastian pencairan bonus. Pasalnya sampai saat ini mereka belum juga menerima bonus seperti yang dijanjikan.
Dalam Porda 2022 yang diselenggarakan di Sleman, untuk Bantul meraih juara kedua dengan perolehan medali emas sebanyak 135, medali perak 138, dan 166 medali perunggu.
Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Disdikpora Bantul, Andus Sarwana mengatakan untuk bonus atlet Porda DIY 2022 sudah dianggarkan di tahun ini.
Adapun mekanisme pencairannya melalui dana hibah dari Pemkab Bantul melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bantul.
“Kami saat ini baru menyiapkan administrasi kelengkapan hibah. Setelah kelengkapan administrasi siap, baru akan kami proses pencairan hibah ke KONI dan selanjutnya KONI yang akan membayarkan bonus atlet tersebut. Semoga pada triwulan pertama nanti sudah bisa dilaksanakan,” ujarnya, Selasa (17/1/2023).
BACA JUGA: Bersiap Jadi Tuan Rumah Porda 2025, KONI Gunungkidul Kebut Sport Center
Sementara terkait dengan nominal bonus, Andus mengaku bervariasi. Dia menyatakan yang akan menyampaikan besaran bonus untuk atlet adalah KONI Bantul.
Ketua Umum KONI Bantul, HM Gandung Pardiman sebelumnya mengatakan bonus atlet Porda kemungkinan cair pada Maret mendatang dengan total sekitar Rp7 miliar dari hibah Pemkab Bantul. Namun demikian nominal hibah tersebut belum sesuai harapan.
“Belum sesuai yang direncanakan ternyata karena kondisi kekinian pemerintah dan masyarakat. Bonus berkurang sedikit kira-kira,” ujarnya.
Gandung juga menyampaikan permohonan maaf terkait keterlambatan pencairan bonus dikarenakan butuh proses pengajuan ke Pemkab Bantul.
“Bonus itu pakai aturan-aturan ketat karena menyangkut uang negara, enggak bisa seketika. Kalau main-main nanti bupati kena semprit BPK dan BPKP,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Share
Arief Junianto
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
