Menara Telekomunikasi di Bantul Tembus 300, Minat Investor Menurun
Jumlah menara telekomunikasi di Bantul capai 300 unit. Diskominfo sebut minat investasi mulai menurun seiring kebutuhan yang tercukupi.
Tersangka kasus suap Haryadi Suyuti (kiri) berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (30/9/2022)./Antara-Reno Esnir
Harianjogja.com, JOGJA — Seorang abdi dalem di lingkungan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat berpangkat Bupati Sepuh Kanjeng Mas Tumenggung H Kusumadipura terlibat korupsi. Kabar itu muncul setelah adanya surat bernomor 01/SK/JAK-YK/III/2023 dari Jaringan Antikorupsi (JAK).
Surat itu dilayangkan oleh JAK kepada Raja Kraton Ngayogyakarta Hadininingrat, Sri Sultan HB X pada Selasa (14/3/2023). Adapun abdi dalem yang dimaksud oleh JAK itu tak lain adalah mantan Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti yang beberapa hari lalu telah divonis tujuh tahun penjara lantaran kasus suap izin apartemen.
"Kami sudah menyerahkan surat kepada Sultan terkait dengan pertanyaan soal status Kanjeng Mas Tumenggung H Kusumadipura atau yang lebih dikenal dengan Haryadi Suyuti yang sudah divonis penjara tujuh tahun oleh jaksa," kata Tri Wahyu, perwakilan dari JAK.
BACA JUGA: Mantan Wali Kota Haryadi Menangis saat Sidang
Dalam surat tersebut ada dua hal yang disampaikan pihaknya yakni berkaitan dengan mekanisme yang diterapkan oleh Kraton Ngayogyakarta Hadininingrat kepada abdi dalem yang terjerat kasus korupsi serta sikap yang diambil menyusul vonis 7 tahun penjara terhadap salah seorang abdi dalem itu.
"Sepengamatan kami, Kraton Ngayogyakarta Hadininingrat belum mengeluarkan pernyataan resmi soal kasus itu. Merujuk pada konsep kekuasaan okeh HB IX yakni tahta untuk rakyat fenomena kasus Haryadi ini tentu berbanding terbalik menjadi tahta untuk korupsi," kata dia.
Perwakilan lainnya, Elanto Wijoyono berharap komitmen antikorupsi tidak hanya diselenggarakan pada level instansi pemerintahan tetapi juga hadir di instansi kebudayaan atau level kultural Kraton Ngayogyakarta Hadininingrat.
Upaya berkirim surat itu ia sebut sebagai tindakan agar Jogja yang dikenal punya status istimewa berupa kasultanan konsisten dalam tindakan antikorupsi.
"Kami yakin bahwa nilai-nilai yang diusung dalam keistimewaan Jogja itu pun juga tidak setuju dengan tindakan korupsi, sehingga kami meminta sikap Keraton Ngayogyakarta Hadininingrat terkait dengan abdi dalem yang terjerat kasus korupsi ini," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Jumlah menara telekomunikasi di Bantul capai 300 unit. Diskominfo sebut minat investasi mulai menurun seiring kebutuhan yang tercukupi.
Africa CDC memperingatkan 10 negara Afrika berisiko terdampak wabah Ebola setelah lonjakan kasus di Republik Demokratik Kongo.
Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di Kebumen. Proyek budidaya udang ini disebut menyerap 650 tenaga kerja.
Pencerita kuliner Ade Putri Paramadita merekomendasikan Selat Solo sebagai inspirasi olahan daging Iduladha dengan cita rasa akulturasi Jawa dan Belanda
Balai Besar TNBTS menutup seluruh wisata Gunung Bromo pada 30 Mei hingga 2 Juni 2026 selama pelaksanaan ritual Yadnya Kasada.
Pertamina Hulu Energi memperkuat ketahanan energi nasional lewat strategi dual growth dengan pengembangan migas dan bisnis rendah karbon.