Kadin DIY Sebut Kekuatan Ekonomi Jogja Bukan Tambang Fisik, tapi Tambang Ide
Kadin DIY menyebut kekuatan ekonomi Jogja sebagai “tambang ide”. Riset kampus didorong terhubung dengan industri dan pasar.
Ibadah haji - Freepik
Harianjogja.com, JOGJA—Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) DIY menyampaikan kuota jemaah haji tahun ini 3.147 orang sudah terpenuhi. Mesi begitu, Kemenag Kanwil DIY masih menunggu tambahan kuota jamaah haji dari Kemenag RI.
Sebelumnya Pemerintah Arab Saudi telah memberikan tambahan 8.000 kuota tambahan bagi jamaah haji di Indonesia tahun ini. Kuota tersebut nantinya akan dibagikan kepada tiap provinsi di Indonesia.
BACA JUGA : Terbagi 3 Kloter, Jemaah Calon Haji Gunungkidul Berangkat
Kepala Kanwil Kemenag DIY Masmin Afif menyampaikan kuota jemaah haji di DIY sudah terpenuhi, meski begitu masih menunggu pembagian kuota tambahan yang akan dibagian dari Kemenag RI.
"Sampai sekarang kira masih menunggu apakah akan mendapatkan tambahan atau tidak tapi Jogja tetap siap insyaallah jika ada tambahan," ucapnya, Jumat (19/5/2023).
Apabila mendapatkan kuota tambahan, menurut Masmin akan disesuaikan dengan daftar tunggu yang telah ada.
Untuk tahun ini, dia menyampaikan jemaah haji akan diberangkatkan dalam 9 kloter, dengan kloter pertama berangkat ke tanah suci pada 6 Juni 2023. Tahun ini menurut Masmin jemaah haji tertua usia 93 tahun lebih 6 bulan, sedangkan yang termuda usia 18 tahun lebih 2 bulan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kadin DIY menyebut kekuatan ekonomi Jogja sebagai “tambang ide”. Riset kampus didorong terhubung dengan industri dan pasar.
Kuota LPG 3 kg 2027 dipangkas menjadi 8 juta ton. Pemerintah menyiapkan CNG, jargas, dan kompor listrik sebagai energi alternatif.
DPRD Kota Jogja mendorong pencegahan korupsi melalui penguatan sistem, tata kelola transparan, akuntabel, dan budaya integritas.
Polri menetapkan 196 tersangka dari 245 laporan karhutla hingga 28 September 2026. Kasus yang melibatkan korporasi juga terus didalami.
Bulog memastikan Beras Kita Premium dapat digunakan untuk kebutuhan MBG sesuai arahan pemerintah, sementara beras fortifikasi bukan pengganti beras premium.
Penempatan lintas daerah manajer KDKMP dilakukan untuk pemerataan SDM. Status tetap berlaku dan lokasi bisa disesuaikan dengan domisili.