Pendaki Ilegal Merapi Dijatuhi Sanksi Bersih-Bersih hingga 48 Kali
TNGM memberi sanksi sosial kepada 14 pendaki ilegal Merapi, mulai dari bersih-bersih kawasan konservasi hingga masuk daftar hitam tiga tahun.
Ilustrasi vaksinasi Covid-19./Harian Jogja-Desi Suryanto
Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah Pusat menyampaikan dalam waktu dekat akan mengumumkan perubahan status dari pandemi menjadi endemi. Terkait kebijakan tersebut, Dinas Kesehatan (Dinkes) DIY menyampaikan masih menunggu keputusan pemerintah pusat.
Kepala Bidang Pengendalian Penyakit Dinkes DIY Setyarini Hestu Lestari menyampaikan hingga saat ini masih menunggu keputusan dari pusat terkait kebijakan lebih lanjut terhadap perubahan status dari pandemi menjadi endemi. “Belum ada keputusannya,” katanya saat dihubungi melalui telepon, Jumat (16/6/2023).
BACA JUGA : Status Endemi Covid-19, Dinkes DIY: Vasinasi Tetap Harus
Oleh karena itu masyarakat tetap diimbau untuk dapat menerapkan protokol kesehatan seperti pada masa pandemi Covid-19. “Kebiasaan baru [protokol Covid-19] kita ada positifnya. Kemudian penyakit yang ditularkan melalui droplet bisa dikurangi,” katanya.
Menurut Setyarini, meski akan ada perubahan status dari pandemi menjadi endemi dalam waktu dekat, dia tetap mengimbau agar masyarakat yang mengalami gejala Covid-19 tetap melakukan pemeriksaan. Nantinya, ketika perubahan status tersebut telah terjadi, kebijakan terkait biaya pemeriksaan kesehatan bagi pasien Covid-19 menurutnya masih menunggu keputusan pemerintah pusat.
Menghadapi perubahan status tersebut, Setyarini tetap meminta masyarakat tetap melakukan vaksinasi. “Yang perlu dilakukan masyarakat, apabila ada orang dengan gejala segera periksa, kalau tidak mau periksa ya isolasi 10-14 hari. Kemudian vaksin hingga booster 2 atau vaksin ke 4,” katanya.
Kebijakan terkait apakah vaksinasi tersebut akan berbayar ketika status pandemi telah berubah endemi masih menunggu kebijakan pemerintah pusat. “Tetap dilakukan [vaksinasi saat endemi], cuma kami belum tahu akan berbayar atau tidak,” imbuhnya.
BACA JUGA : Presiden Memutuskan, Indonesia Segera Masuk Fase
Ia belum dapat memastikan terkait kemungkinan pemerintah menerapkan kebijakan vaksinasi berbayar selama endemi. Karena itu ia mengimbau agar masyarakat dapat segera melakukan vaksinasi selagi masih gratis.
“Kalau yang divaksin rutin, kalau kemudian apakah di endemi ini pemerintah kita tidak punya uang lalu memberlakukan itu ya mungkin-mungkin saja, kemungkinan itu tetap ada,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
TNGM memberi sanksi sosial kepada 14 pendaki ilegal Merapi, mulai dari bersih-bersih kawasan konservasi hingga masuk daftar hitam tiga tahun.
Menhut Raja Juli Antoni menegaskan tidak akan menerbitkan PPKH tambang di TN Ujung Kulon dan meminta kawasan konservasi badak Jawa tetap terlindungi.
Rupiah dibuka melemah ke Rp18.254 per dolar AS pada Jumat (20/11/2026). IHSG berpeluang rebound, saham BBNI hingga ULTJ direkomendasikan.
BMKG memprakirakan hujan ringan di sebagian besar Indonesia pada Jumat (20/11/2026). Jogja dan Sleman berpotensi hujan sedang.
Kebakaran melanda Kampung Cipaler Babakan, Lebak, Banten. Sebanyak 35 bangunan milik warga Badui Luar hangus dan terdampak.
The Climate Project Indonesia meluncurkan dua buku berbahasa Inggris tentang lingkungan dan perubahan iklim dalam COP31 di Antalya, Türkiye.